JAkARTA, Harnasnews – Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 Puan Maharani meminta Women Parliamentarians of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) berupaya menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan representatif gender dalam mendorong kemajuan para pemimpin perempuan.

“Hal tersebut dapat menjamin partisipasi secara setara dan kekuatan pengambilan keputusan bagi perempuan. Melalui penerapan kuota berbasis gender atau langkah-langkah tindakan afirmatif, kita dapat memberikan kesempatan yang layak bagi perempuan untuk berkontribusi pada pembangunan dan pemerintahan negara kita,” kata Puan dalam pertemuan WAIPA yang digelar pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, perempuan masih belum terwakili dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jabatan politik. Padahal, lanjur dia, partisipasi dan kepemimpinan perempuan di parlemen dapat mendorong terciptanya kerangka kerja legislatif yang lebih komprehensif.

“Bukti menunjukkan bahwa masyarakat dengan representasi dan kepemimpinan politik perempuan yang lebih besar cenderung menunjukkan tata kelola yang lebih baik, fokus yang lebih besar pada isu-isu sosial, dan hasil kebijakan yang lebih baik yang menangani ketidaksetaraan berbasis gender,” paparnya.

Untuk itu, Puan menganggap pentingnya AIPA mengatasi tantangan yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Dia juga mengajak semua pemangku kepentingan terkait di ASEAN mendorong kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di parlemen, termasuk komunitas internasional.

“Dengan senang hati saya sampaikan bahwa pertemuan WAIPA ini menyoroti pentingnya memajukan agenda kesetaraan gender di ASEAN, dengan fokus khusus pada partisipasi perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik,” tuturnya.

Selain itu, dia mendorong partai politik untuk memfasilitasi pendidikan politik, memberikan dukungan keuangan selama pencalonan, hingga membuka akses yang lebih luas bagi perempuan ke jaringan politik.