“Intinya bagaimana pertemuan-pertemuan itu tidak harus ke Jakarta (untuk peserta dari luar ibu kota) karena kalau mengundang ke Jakarta ada biaya pesawat, hotel, uang saku untuk orang yang diundang. Hikmah pandemi ini kita mengenal yang namanya Zoom (pertemuan virtual),” ujar dia, dilansir dari antara.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi II DPR RI Rifqi Karsayuda menyampaikan para peserta Rapat Konsinyering telah memiliki pemahaman yang sama mengenai anggaran Pemilu 2024.
“Konsinyering Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyepahami beberapa hal, pertama soal anggaran Pemilu 2024 yang insya Allah bisa disetujui sebesar Rp76 triliun yang akan dialokasikan mulai APBN (tahun anggaran) 2022, 2023, dan 2024,” kata Rifqi di Jakarta, Sabtu.
Walaupun demikian, hasil pembahasan dalam konsinyering bukan merupakan kesepakatan atau keputusan resmi.
Hasil pertemuan itu merupakan bentuk kesepahaman antarlembaga mengenai sejumlah isu yang kerap menuai perdebatan, di antaranya mengenai anggaran, penyelesaian sengketa, masa kampanye, dan pengadaan logistik pemilu.
Komisi II DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu akan kembali membahas isu-isu tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI.
“Kata kuncinya konsinyering adalah bagian dari agenda untuk menyamakan persepsi, dan konsinyering bukan agenda resmi yang keputusannya jadi keputusan resmi. Keputusan resmi (ada di) RDP,” kata Rifqi.
Ia menambahkan konsinyering sengaja digelar demi mengatasi kebuntuan yang dialami oleh para pihak saat membahas berbagai masalah pemilu pada forum-forum rapat yang formal.(qq)
