Sekjen Fraksi PKS di MPR RI Menanggapi Isi Pidato Presiden Jokowi
SUMBAWA,Harnasnews.com – Sekjen Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI nomor anggota A. 451 H. Johan Rosihan mengatakan bahwa.
Kemarin, sesaat setelah usai acara pelantikan presiden, banyak media yang meminta pandangan Fraksi PKS soal isi pidato presiden. Saya sebagai sekretaris Fraksi di MPR diminta untuk memberikan keterangan.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin dalam lima tahun kedepan.
Kita ingin pembangunan infrastruktur periode ini sudah mulai menumbuhkan perekonomian yang signifikan. Alokasi Rp 420 Triliun APBN tahun 2020 yang naik 65% dari Rp 256 Triliun pada 2015 untuk pembangunan infrastruktur hanya membuat ekonomi kita tumbuh stagnan di 5%.
“Keluhan pengendara truk harga tiket tol mahal, LRT Palembang merugi, saatnya evaluasi kembali proyek infrastruktur. Fokus kepada efisiensi guna merealisasikan industrialisasi manufaktur, jasa yang unggul,”ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur periode lalu didominasi kontraktor besar, sehingga mematikan ratusan bahkan ribuan kontraktor kecil. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pembangunan infrastruktur menjadi padat karya, pengangguran dapat berkurang pada sektor konstruksi,”tegasnya.
Menurutnya, peringkat Daya Saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2019 ini turun ke posisi 50. Salah satu indeks yang diukur adalah infrastruktur yang juga turun ke posisi 72. Artinya, pembangunan infrastruktur yang masif masih belum tepat sasaran.
“Perlu perencanaan yang tepat, implementasi yang benar agar menumbuhkan perekonomian yang tinggi,”jelasnya.
Dikatakan JR sapaan akrab H. Johan Rosihan Diperlukan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun untuk peningkatan konektivitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan SDM pedesaan, penguatan pariwisata desa dan digitalisasi pedesaan. Ini sudah sesuai pidato Presiden dalam pelantikannya. Tapi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada Tahun Anggaran (TA) 2020 malah terus turun hingga menjadi Rp 3,19 triliun.
“Presiden Jokowi punya PR besar. Proyek infrastruktur periode lalu berkualitas rendah. Hal ini pernah disampaikan Bank Dunia Dalam laporan bertajuk Infrastruktur Sektor Assessment Program, Juni 2018. Pembangunan infrastuktur tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang,”sambungnya.
Masih kata Johan bahwa Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai, untuk mengkoordinasi Government Contracting Agency (GCA) sehingga memberikan hasil analisis terbaik untuk setiap proyek. Hal ini membuat Indonesia kalah bersaing investasi dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dam Vietnam.
“Biaya logistik Indonesia 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini harus menjadi perhatian karena menjadi paling besar dibandingkan negara Asia lainnya. Akibatnya para investor enggan menanamkan modal atau berinvestasi sehingga daya saing Indonesia turun,”tandas Johan.
Tingginya biaya logistik tersebut disebabkan belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini terlihat dari ranking kinerja infrastruktur logistik Indonesia yang masih rendah di banding negara Asia lainnya.
Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis World Bank pada 2018, peringkat indeks kinerja infrastruktur Indonesia hanya mampu menempati posisi 46, jauh lebih rendah dibanding Malaysia (41), Vietnam (39), dan Thailand (32).
Ia mengajak mari terus mendoakan presiden agar diberikan kemudahan dalam menuntaskan janji-janjinya. Kami akan tetap mengawal dari dalam dengan masukan-masukan konstruktif dan solutif,”Katanya (Hermansyah)
