SUMBAWA,Harnasnews – Kasus dugaan korupsi pada Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) yang menjadi temuan BPK tahun 2020 lalu saat ini terus ditelisik oleh kejaksaan negeri Sumbawa.
Bagaimana tidak dalam LHP – BPK tahun 2020 lalu Ada sekitar Rp 1,6, M yang menjadi temuan dalam penyaluran BOP di Kabupaten Sumbawa.
Oleh karena itu dengan adanya laporan yang telah dilaporkan oleh Ketua LPPD Sumbawa on pada april lalu Kejaksaan bergerak cepat untum memanggil pihak – pihak terkait.
Kasi Inteljen Kejari Sumbawa AA. Putujuniartana Putra,SH kepada media ini mengatakan jika dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil 450 pengelola paud di Kabupaten Sumbawa.
“Dari lima ratus lebih paud di Kabupaten Sumbawa dalam waktu dekat kita akan panggil 450 pengelolah paud,”ungkapnya.(14/6).
Lanjutnya, nantinya dalam pemeriksaan akan saya tanya dulu mana pengelola paud yang paling sedikit mendapatkan anggaran BOP tahun 2020 lalu.
“Karena anggarannya bervariasi untuk didapatkam oleh pengelola paud maka nanti saya akan tanya mana pengelola yang paling sedikit mendapatkan bantuan BOP tahun tersebut,”imbuhnya.
Sebagai informasi dalam kasus dugaan korupsi ini sejumlah pihak sudah dimintai keterangannya oleh penyidik. Mereka diantaranya adalah Kabid Paud dan PNF Muchlis, Fathul Yamin, Surya Darmasyah, Iman Wahyudi,dan Indra Kusumah.(HR)
