iklan iklan

Siapa Dalang Dibalik Pertemuan Azis Syamsuddin Dengan Oknum Penyidik KPK?

Oleh: Agus Wahid

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin dengan oknum penyidik KPK AKP Stepanus yang diduga dalam rangka mencari solusi “damai” Wali Kota Tanjungbalai merupakan tindakan tak lazim dilakukan oleh pejabat negara dan aparat penegak hukum.

Padahal, larangan keras pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penyidiknya dengan pihak yang sedang dibidik. Setidaknya, melanggar prinsip moral ketika pejabat dan atau penyidik KPK berkenan menerima ajakan pertemuan dengan calon tersangka.

Sebab, larangan tersebut  disadari oleh pejabat negara seperti komponen DPR RI yang sama-sama sedang menghadapi kemungkinan proses penyangkaan secara hukum dari KPK. Karena itu, sebuah pukulan telak bagi lembaga legislatif dan penegak hukum sebagaimana pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengungkap adanya dugaan pertemuan Aziz Syamsudin dengan oknum penyidik KPK (AKP Stepanus) dalam rangka mencari solusi “damai” Wali Kota Tanjungbalai (M. Syahrial).

Pertemuan ini seperti yang tersiar di berbagai media massa tentunya menjadi malapetaka bagi penyidik karena pertemuan itu menghasilkan buah suap senilai Rp 1,3 miliar dari nilai Rp1,5 miliar yang dijanjikan. Malapetaka juga akhirnya menimpa Syahrial dan Aziz Syamsuddin selaku fasilitator, yang juga tak lepas dari kompensasi imbalan sejumlah uang.

Menjadi tanda tanya besar, apa urgensi Aziz Syamsuddin dan Stapanus secara proaktif mengambil prakarsa pertemuan kompensasional itu? Padahal,  padahal selaku pejabat negara dan petugas anti rasuwah sangat menyadari larangan pertemuan, apalagi bernuansa mencegah terjadinya penindakan hukum bagi pelaku kejahatan korupsi. Oleh karenanya, persekonglokan hukum ini jelas-jelas mencederai kinerja KPK, juga mendegradasikan pamor lembaga legislatif (DPR RI).

Dengan asumsi pemahaman tentang larangan itu, maka timbul pertanyaan, apakah Aziz Syamsudin nekad untuk bermain mata dengan penyidik KPK itu? Kecil kemungkinannya. Karena itu, hal ini menimbulkan tanda tanya lebih lanjut, adakah sosok tertentu yang menjalankan peran “makelar kasus” (markus).

Bukan tak mungkin kehadiran markus itu kemungkinan itu didasarkan pada irama kerja KPK itu sendiri, yang secara manajemen internal memang memberi kesempatan terbuka kepada publik untuk ambil bagian pada penyajian data di lapangan. Bagi KPK, laporan masyarakat tentang kejahatan korupsi bukan hanya dipersilakan, tapi diharapkan. Tapi, kebijakan ini dalam kontek kebersamaan mencari informasi sejalan dengan SDM KPK terbatas.

Kelaziman irama kerja KPK,  bukan dalam kerangka mencari kompromi hukum yang mengarah pada peringanan bahkan penghilangan jejak persoalan hukum yang menderanya. Sementara, sosok markus yang mempertemukan Aziz dengan Stepanus jelas mengarah pada pelecehan hukum yang ditangani KPK.

Karena itu, sungguh proporsional bagi KPK untuk mencari sosok dalang yang berhasil mempertemukan Wakil Ketua DPR dari unsur Golkar itu dengan oknum penyidik yang kini harus menjalani proses hukum. Bukan persoalan indisipliner, tapi kesertaan berbuat korupsi, meski melalui pintu suap.

Kini, KPK perlu menyasar lebih jauh, siapa sosok dalang yang selama ini terkategori dekat dengan Wakil Ketua DPR itu? Kedekatan personal itu menjadi pintu masuk untuk membangun kesepahaman dan persetujuan langkah untuk membangun komunikasi dengan elemen KPK yang bisa diajak kompromi. Secara analitik, sosok dalang ini juga terkategori punya akses khusus, setidaknya terjadi komunikasi jauh sebelumnya.

Dengan demikian, sosok dalang (markus) ini bermain di antara dua biduk utama, elitis DPP Golkar di satu sisi dan penyidik yang memang ditugaskan untuk menghandle persoalan hukum mantan Wali Kota Tanjungbalai itu. Atas nama profesionalisme dan upaya mengembalikan marwah KPK yang pasang-surut itu, haruslah jeli menatap sosok markus itu. Dalam kaitan ini DPP Golkar pun tak boleh sungkan untuk ikut “memburu” sang dalang markus itu.

Apa boleh buat, Ketua Umum DPP Golkar perlu mengambil langkah tegas untuk misi sterilisasi kader oknum yang berpotensi menggerogoti marwah Pohon Beringin, baik di level DPP ataupun di bawahnya. Demi mempertahankan kejayaannya ke depan. Perhelatan nasional 2024 harus disiapkan dengan tatanan organisasi yang bersih dan soliditas purna. Dan sterilisasi itu akan berbah nyata saat hadapi kontestasi 2024 mendatang.

 Penulis: Direktur Eksrkutif AW Research & Consulting

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.