Sri Mulyani Sebut Tahapan Pembangunan Infrastruktur Perlu Dikelola

“Kami mengaku bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam kerangka regulasi, kapasitas administrasi, dan dalam transparansi pelaporan, serta kemampuan persiapan proyek untuk membangun infrastruktur yang sesuai prinsip ESG,” ucapnya, dilansir dari antara.

Dukungan OECD pun dibutuhkan untuk turut dalam pembuatan kerangka peraturan, administrasi, transparansi pelaporan, dan persiapan proyek tersebut.

Sri Mulyani juga berharap investasi infrastruktur yang berkelanjutan dapat mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, pembiayaan campuran atau public private partnership (PPP) dapat terus dikembangkan ke depan untuk menarik lebih banyak investasi bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Negara-negara dapat mengundang berbagai sumber untuk melakukan pembiayaan ini guna mengatasi pembangunan infrastruktur mulai dari persiapan hingga pelaksanaan,” ujar menkeu.(qq)