Sumbangan “Infaq” SMAN 1 Bangil Menuai Polemik

PASURUAN, Harnasnews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diketahui telah mengeluarkan Pergub no 33 tahun 2019, terkait SPP Sekolah Negeri yang diganti dengan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP).

Kebijakan BPOPP untuk Sekolah Negeri sendiri adalah bagian dari realisasi Nawa Bhakti Satya yang ketiga, dicanangkan Gubernur Khofifah untuk menuju Jatim sehat dan cerdas, yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Jatim.

Tujuan Nawa Bhakti Satya (BPOPP) adalah untuk membantu pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolahan Negeri agar sekolah maupun komite sekolah tidak memungut tarikan sumbangan berbentuk apapun kepada wali murid.

Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh SMAN 1 Bangil yang tetap menarik sumbangan terbungkus “infaq” kepada para wali murid yang mulai banyak dikeluhkan wali murid siswa, dan diduga ada unsur pemaksaan ataupun tekanan dari pihak sekolah maupun komite sekolahan.

Meski telah dimusyawarahkan bersama antara Wali murid dan Komite Sekolah, kenyataannya tidak sedikit Wali murid yang mengeluhkan donasi berdalih infak itu, karena dalam ajaran agama islam sudah mutlak wajib infak, namun tidak bisa ditekankan dan dipaksakan berapa nominal nilainya.

“Sumbangan infaq ini sebetulnya bagi saya pribadi bukan lagi infaq karena nilainya sudah pasti segitu, yang namanya infaq ya seikhlasnya meskipun sudah di musyawarahkan oleh Komite Sekolah dan Wali murid ” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.

“Sumbangan infaq sendiri variatif, untuk kelas 1 sebesar 50rb setiap bulannya dan 150rb untuk kelas 2 dan 3,” lanjut wali murid tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 1 Bangil Dwi Cahyo saat dikonfirmasi melalui aplikasi WA pada Hari Sabtu (21/1120) menyampaikan “benar memang bahwasanya ada tarikan sumbangan infaq yang di galang oleh Komite sekolahan,” ujar Cahyo.

“Pembayaran infaq sendiri tergantung dari orang tua siswa, bisa dibayar lunas atau dicicil setiap bulannya,” lanjut Cahyo.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur wilayah Pasuruan Kota dan Kabupaten Pasuruan Indah Yudiani saat awak media meng-konfirmasi melalui aplikasi pesan singkat WA (WhastApps) pada Hari Rabu (25/11/20) belum ada jawaban atau respon terkait polemik tersebut. (por)

Leave A Reply

Your email address will not be published.