jaksa agung

JAKARTA, Harnasnews – Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menyebutkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana di PT Waskita Beton Precast, Tbk sebesar Rp 2,5 triliun. “Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp2,5 triliun, dan ini masih akan terus berkembang tunggu saja perkembangannya,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual […]

JAKARTA, Harnasnews – Kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi atau Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 mencapai Rp6,9 triliun. Demikian diungkapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam rilis video press conferencenya di Jakarta, Senin (18/7/2022). “Diduga kerugian keuangan negara yang timbul sebesar Rp6,9 trilun […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali menyampaikan perlunya terobosan hukum terkait bentuk sanksi atau pemidanaan lain dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Menurut dia, jenis tipikor tertentu tak melulu harus dipidana badan melalui keputusan pengadilan, terutama korupsi ukuran kecil di bawah Rp 50 juta. Hal tersebut diungkapkan Burhanuddin saat menjadi pembicara kunci […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyatakan tidak akan ragu untuk menindak tegas oknum kejaksaan, baik kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri hingga kejaksaan agung yang bermain di proyek pemerintahan. “Jangan lagi ada minta-minta atau ngemis-ngemis proyek, menggerogoti kegiatan pembangunan daerah, yaitu dengan perbuatan meminta-minta setoran, mengemis proyek, bahkan ikut campur dalam […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia untuk konsisten menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di setiap penanganan tindak pidana korupsi. Instruksi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Antikorupsi Sedunia yang mendorong Kejaksaan Agung agar semakin maksimal menerapkan dakwan TPPU untuk menjerat koruptor dengan sanksi pidana […]