JAKARTA, Harnasnews.com – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyatakan tidak akan ragu untuk menindak tegas oknum kejaksaan, baik kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri hingga kejaksaan agung yang bermain di proyek pemerintahan.

“Jangan lagi ada minta-minta atau ngemis-ngemis proyek, menggerogoti kegiatan pembangunan daerah, yaitu dengan perbuatan meminta-minta setoran, mengemis proyek, bahkan ikut campur dalam menentukan pemenang proyek pengadaan demi memperoleh keuntungan pribadi. Saya akan tindak tegas siapa pun Anda. Ingat itu!” kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Jaksa Agung menegaskan bahwa dirinya merasa kecewa dan marah atas perbuatan oknum kejaksaan yang masih melakukan perbuatan tercela, apalagi dengan meminta-minta proyek. Sejak hari ini, ia meminta kepada seluruh oknum untuk menghentikan semua perbuatan tercela itu.

“Apabila diperlukan, saya selaku Jaksa Agung akan bertindak tangan besi untuk menghukum anak-anak saya demi terjaganya marwah institusi kejaksaan,” katanya pula, dilansir dari antara.

Burhanuddin juga mengatakan, walaupun dengan berat hati, ia pastikan akan mencopot jabatan oknum-oknum terkait sebagai penerapan sanksi administratif, dan lebih jauh lagi, penerapan sanksi pidana sesuai dengan kadar berat ringannya kesalahan, agar menimbulkan efek jera serta pembelajaran bagi seluruh pihak.

Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung juga kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajaran, agar tidak mempercayai siapa pun yang membawa, mengaku kenal dengan Burhanuddin, atau mengaku diperintahkan oleh Burhanuddin, atau mengatasnamakan Burhanuddin untuk berkoordinasi mengenai perkara, atau untuk meminta proyek pada pemerintah setempat.

Jaksa Agung menekankan kepada seluruh kepala satuan kerja, agar menjaga wibawa yang melekat pada jabatan, sehingga tidak perlu takut kepada pihak atau organisasi, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yang menggunakan nama kejaksaan dan mengaku seolah-olah menjadi organisasi pendukung kejaksaan yang mempunyai niat untuk mencari keuntungan.