Browsing Tag

Kanim Blitar

Penguatan Zona Integritas Menuju WBK, Kadiv Imigrasi Berikan Pendampingan di Kanim Blitar

Blitar,Harnasnews.com – Dalam rangka mengakselerasi pencapaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Zakaria, memberikan pendampingan kepada jajaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, pada Rabu, (8/8/18), di Aula Kanim Blitar. Dalam arahannya, Zakaria menjelaskan bahwa, pembangunan zona […]

Dirjen Imigrasi : Kunci Menuju WBK Ialah Komitmen Bersama

Jakarta,Harnasnews.com – Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyelenggarakan Rakor Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, yang diikuti oleh 5 Kepala Divisi Keimigrasian dan 5 satuan kerja Kantor Imigrasi (Kanim) bersama tim kerja pembangunan Zona Integritas dari masing-masing Kanim yang diusulkan untuk meraih predikat WBK, salah satunya adalah Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. Rakor tersebut […]

Reformasi Birokrasi, Kanim Blitar Menuju WBK

Blitar,Harnasnews.com – Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor […]

Sosialisasi WBK dan WBBM, Staf Ahli Menkumham : Kanim Surabaya Memiliki Keunggulan Inovasi Di Bidang…

  Surabaya,Harnasnews.com – Dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja secara optimal dengan memperkokoh e-Goverment di semua tugas dan fungsi serta seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu adanya langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk nyata pelaksanaan reformasi birokrasi. […]