KUHP

Oleh: Naupal Al Rasyid, SH, MH (Direktur LBH Fraksi ’98) Pemerintah telah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional UU No. 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru UU No. 20 Tahun 2025 secara efektif mulai Jumat, 2 Januari 2026, ini menandai transisi hukum pidana Indonesia dan meninggalkan warisan kolonial. […]

JAKARTA, Harnasnews – Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Mufti Makarim mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendorong pemenuhan keadilan korektif dan restoratif. Mufti menyatakan bahwa KUHP kini hadir sebagai wujud paradigma hukum pidana modern Indonesia dan mengandung elemen keadilan korektif dan restoratif yang relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta mengedepankan perspektif yang kontekstual […]