kuhp baru

JAKARTA, Harnasnews – Hampir setiap hari, masyarakat menyaksikan kegaduhan di layar gawai: potongan video tanpa konteks, judul sensasional yang memancing emosi, dan narasi yang saling berbenturan. Banyak orang merasa lelah, bukan karena kekurangan informasi, melainkan karena banjir kabar yang sulit dipercaya. Dalam situasi seperti ini, rasa aman tidak hilang karena ancaman fisik, tetapi karena kebisingan […]

Oleh: Naupal Al Rasyid, SH, MH (Direktur LBH Fraksi ’98) Pemerintah telah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional UU No. 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru UU No. 20 Tahun 2025 secara efektif mulai Jumat, 2 Januari 2026, ini menandai transisi hukum pidana Indonesia dan meninggalkan warisan kolonial. […]

JAKARTA, Harnasnews – Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026, kritik terhadap Kepolisian Republik Indonesia tidak datang secara samar, melainkan muncul terang dan dapat ditelusuri sumbernya. Amnesty International Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) […]

Catatan Kritis atas Resiko Pembungkaman Kebebasan Berpendapat dan Kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum   Oleh: Abdul Rasyid 02 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pemerintah menyebutnya sebagai tonggak sejarah dekolonisasi hukum pidana, menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda. Namun di balik narasi nasionalisme hukum KUHP […]