penundaan pemilu 2024

SEMARANG, Harnasnews – Analis politik dari Universitas Diponegoro Dr. Teguh Yuwono menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU Republik Indonesia menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melampaui kewenangan lembaga peradilan. “Kalau sampai PN memutuskan pemilu ditunda melebihi kewenangan dan itu tidak bisa dieksekusi. Bisa menunda pemilu atau […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati tidak ada penundaan Pemilu 2024 “Pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan tepat waktu,” kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi usai rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia mengatakan Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada pada […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Laskar Ganjar Puan (LGP) memberikan catatan kritis terkait dengan wacanan penundaan Pemilu 2024. Wacana ini pun dianggap tidak tepat. Ketua Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), H Mochtar Mohamad, tahapan Pemilu 14 Februari 2024 dimulai 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju Capres. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi. […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar partai politik (parpol) yang ikut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 tidak melanjutkan usulan tersebut. “Penundaan Pemilu 2024 akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. ICW mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang setuju penundaan Pemilu 2024 segera mencabut pernyataannya,” kata Koordinator […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan beberapa pihak kepada masyarakat. Dia mengatakan, Gerindra taat pada ketentuan dan asas konstitusional yaitu UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. […]