“Yang perlu kita catat, kinerjanya sudah teruji dan memiliki basis massa yang mengakar di bawahnya,” kata Goris.
Oleh karenanya Goris menilai kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memerintahkan Plt DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily untuk segera menyelesaikan kisruh internal di sejumlah DPD Golkar di Jawa Barat merupakan langkah yang strategis dalam menyongsong Pemilu 2024.
“Penyelesaian Musda Golkar Kota Bekasi yang sempat tertunda satu setengah tahun merupakan langkah maju dan bentuk ketegasan Airlangga Hartarto di tengah kegaduhan di internal Partai Golkar di Kota Bekasi,” tandas Goris.
Sebab kata Goris, jika DPP keliru dalam menilai data faktual reputasi Golkar Kota Bekasi itu, maka sangat mungkin terjadi pergeseran tajam. Bukan tak mungkin, Golkar Kota Bekasi di 2024 akan terjatuh pada titik nadir.
“Secara proyektif dapat diprediksi secara dini jika tetap membiarkan kandidat yang undercapacity, tidak reputable, apalagi ada problem karakter eksploitatif, maka cahaya Golkar di tengah Kota Bekasi bekal redup,” ungkapnya.
Karena itu, sungguh tepat jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk “memecat” para elite DPD Golkar Jabar yang selama ini memperkeruh keadaan Golkar di sejumlah DPD di Jabar.
Kebijakan itu bukanlah sebagai sikap tidak demokratis. Tapi, pemimpin memang perlu bersikap tegas dan jelas demi mempertahankan reputasi partai yang dipimpinnya.
“Dengan demikian kebijakan itu akan menjadi karya politik Airlangga menuju kursi Istana di 2024 mendatang,” ucapnya. (red)
