Ia mengatakan, penundaan pemilu tersebut pintu masuknya sudah jelas jika ingin ada perubahan, konstitusi harus diubah dan diamendemen dulu sesuai dengan ketentuan. “Para elite partai politik sebaiknya mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024, karena kalau masih berkutat dengan wacana penundaan pemilu, maka akan kehilangan masa emasnya untuk menggalang basis konstituen,” katanya, dikabarkan dari republika.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu juga meminta pemerintah tegas untuk tetap menghormati reformasi dan konstitusi yang sudah dibangun pemerintahan sebelumnya, bukan sebaliknya. “Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa akan mengikuti konstitusi, sehingga para menteri dan pejabat negara lainnya juga harus menghormati itu,” ujarnya lagi.
Ia juga mengkritik dan menyoal kebenaran perihal big data media sosial yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai dalil penundaan Pemilu 2024.(qq)
