Waduh, 81 Kendaraan Dinas Pemkab Bekasi Raib

BEKASI, Harnasnews.com  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mendapatkan temuan bahwa 81 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat raib atau hilang. Jika ditotal nilai asetnya kendaraan dinas yang hilang itu mencapai miliaran rupiah.

Atas temuan BPK itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menilai, persoalan aset kendaraan dinas yang menjadi temuan itu seharusnya menjadi persoalan sederhana.

Hanya tinggal keberanian Pemkab Bekasi dalam melakukan penelusuran dan pengambilan kendaraan dinas tersebut.

“Itu persoalan sederhana, saya rasa Pemkab Bekasi sudah tahu cara penyelesaiannya. Tinggal dieksekusi saja, tarik saja kan ada data pastinya siapa-siapa yang menguasai kendaraan dinas,” kata Ani, baru-baru ini.

Ani menjelaskan, harusnya Pemkab Bekasi segera menindaklanjuti hal tersebut dengan menelusuri keberadaan kendaraan dinas itu. Setelah ditemukan, Pemkab Bekasi harus berani menarik kendaraan tersebut.

Biar bagaimana pun juga, kata dia, kendaraan tersebut merupakan milik negara yang dibeli dengan uang rakyat.

“Pemkab Bekasi harus bersikap profesional dalam penegakkan aturan. Apalagi punya otoritas penuh atas kepemilikan kendaraan dinas itu, jangan lemah,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ani mengatakan bahwa persoalan aset ini menjadi prioritas pembahasan Komisi I sepanjang 2020. Bahkan, pihaknya telah melakukan uji petik ke sejumlah daerah yang memiliki catatan aset baik.

“Kami sudah konsen banget di 2020 kemarin soal aset. Masih banyak aset yang belum terkekola dengan baik. Jangan mengabaikan satu masalah jadi betumpuk yang berakumulasi,” ucap dia.

Perlu diketahui, BPK RI menemukan 81 kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi yang tidak diketahui keberadaannya. Sayangnya, temuan itu tidak kunjung ditindaklanjuti sampai batas waktu habis.

Padahal, nilai aset kendaraan dinas itu mencapai Rp 9.697.122.092. Berdasarkan dokumen temuan BPK, selain 81 kendaraan dinas raib, keberadaan kendaraan dinas lainnya pun semrawut.

BPK menemukan 100 kendaraan dinas yang tercatat di organisasi perangkat daerah namun penguasaannya oleh OPD lain. Nilai dari 100 kendaraan dinas itu mencapai Rp 11.703.956.649.

Dari jumlah tersebut, tidak sedikit kendaraan dinas yang berupa mobil kategori mewah. Tercatat ada empat mobil merek Honda CRV tahun 2015 dengan harga masing-masing Rp 425,9 juta.

Keempat mobil itu tercatat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah namun justru dikuasi oleh empat OPD berbeda, seperti Dinas Tenaga Kerja, DInas PUPR, dan dua dikuasai oleh Sekretariat DPRD.

Terdapat pula enam kendaraan dinas yang tercatat di OPD lain namun justru dikuasai oleh inspektorat.

Padahal, inspektorat menjadi pengawas internal pemerintah yang seharusnya senantiasa menegakkan aturan.

Kendaraan yang dikuasai inspektorat milik OPD lain ini berupa empat mobil dan dua sepeda motor dengan nilai mencapai Rp 1,1 miliar. (Syg)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.