Syaerif mengatakan, yang ada saat ini pembiayaan Formula E akan menjadi tanggungjawab pihak ketiga. Nantinya, pihak sponsor yang akan meneruskan pembiayaan pelaksanaan balap mobil listrik tersebut.
“Kemungkinan pembayaran dengan penggunaan APBD DKI sudah tidak lagi dilakukan. Tapi pembayaran yang sudah masuk, tidak bisa dikembalikan dong. Itu yang harus dipahami PDIP dan PSI ,” sindirnya.
Berbeda, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Rasyidi mengungkapkan adanya perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban pembayaran komitmen fee merupakan dasar pemikiran PDIP dan PSI melakukan interpelasi terhadap gubernur Anies Baswedan.
“Yang beredar saat ini kan pendapat perorangan, karenanya dengan hak interpelasi PDIP ingin mempertanyakan kepastian anggaran yang digunakan itu,” paparnya.
Ditambah lagi, kata dia adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pembiayaan Formula E yang cenderung merugikan keuangan Pemda.”Dengan adanya penjelasan gubernur, semua akan terang benderang,” tegas ketua Bamusi DKI Jakarta itu.(sof)
