“Selama ini sudah dilakukan dengan dibuatnya training-training dalam lingkungan ASN itu, seperti diklat-diklat harusnya menjadi proses untuk mempertahankan wawasan-wawasan ini, untuk mengawasinya bagaimana wawasan kebangsaan ini di jalankan diturunkan dalam kode prilaku,” papar Yudi.
“Sehingga setiap institusi itu memerlukan kode prilaku bagaimana prilaku mereka sebagai apartur negara. Dan konten kode prilaku itu tentu saja harus memiliki dimensi kebangsaan selain dimensi profesional, tinggal diawasi saja apakah apartur ini memenuhi kode prilaku yang diperlukan atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Psikologi, Hamdi Muluk mengatakan psikologi itu dapat diukur termasuk dalam melihat kecenderungan seseorang untuk menerima suatu paham, seperti radikalisme atau ekstrimisme.
“Bisa diukur, dan bisa dikembangkan alatnya, dan (hasilnya itu) bisa juga bermanfaat bagi kita untuk menjadi koridor bagi kita untuk dipakai sebagai assessment kalau diperlukan,” ujar dia.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan ikhwal tentang adanya pertanyaan nyeleneh yang diajukan penguji dalam TWK di KPK? dirinya enggan mengomentari lebih jauh mengenai sesi tes interview yang dilakukan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalau saya di Lab Sikolog menghindari kalimat-kalimat pemancing yang dapat mengakibatkan terjadinya kontroversial. Pertimbangannya, tentu adanya sensitifitas Culture, penghormatan kepada budaya, keyakinan orang, tdak boleh melecehkan orang, itu sudah ada dalam batas-batas etika yang jelas, golden standar,” pungkasnya.
