JAKARTA, Harnasnews.com – Dalam beberapa hari ke depan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sidang sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.
Sejumlah pihak pun berharap agar putusan tersebut dapat diterima oleh kedua pendukung capres cawapres. Baik itu kubu pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Prabowo-Sandi maupun kubu Jokowi-Ma’ruf.
“Namun demikian, apapun keputusan MK baik itu menolak atau mengabulkan gugatan, tentunya akan berimplikasi luas terhadap masyarakat. Apakah akan bergolak kembali atau atau menerima dengan legowo. Namun kami memprediksi dalam beberapa hari pascaputusan MK nanti akan menjadi hal yang krusial,” uajar pengamat kebijakan administrasi publik, Bambang Istianto dalam pres releas, Sabtu (22/6/2019).
Kendati demikian, Bambang berharap agar hakim memiliki perspektif awareness (kesadaran) ke depan. Agar kebijakannya dalam mengambil suatu keputusan benar-benar mempertimbangkan beberapa aspek. Karena, kata dia, memilih pemimpin itu bukan hanya sekedar berfikir untuk lima tahun ke depan, akan tetapi bagaimana dampak kebijakannya setelah lima tahun yang akan datang. Apakah berbuah positif atau justru sebaliknya.
Berdasarkan saksi dan fakta yang di hadirkan oleh ke dua belah pihak dalam persidangan, Bambang menilai secara kwantitatif banyak saksi dan gugatan diajukan kubu Prabowo-Sandi yang terbantahkan. Namun dari kubu Prabowo-Sandi sendiri mempersoalkan status Kyai Ma’ruf Amin di dua anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, tinggal bagaimana kejelian hakim dalam memandang persoalan tersebut.
“Tesisnya begini, jika tidak terjadi gejolak, putusan hakim dinilai dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, meski ada gejolak akan tetapi dapat dikendalikan, menunjukan variabel bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional,” kata Direktur Center of Public Policy ini.
