JAKARTA, Harnasnews – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis data.
“Terima kasih sejumlah pakar yang telah memberikan masukan kepada kita terkait pedoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Kami selalu berkomitmen merumuskan kebijakan yang berbasis pada data,” ucap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan BSKDN bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Kerja sama tersebut terkait dengan upaya BSKDN dalam menjaring isu strategis pemerintahan dalam negeri yang hasil analisisnya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan. Pada 2023, BSKDN dan BRIN berhasil menjaring 49 isu strategis lintas komponen Kemendagri.
“Kita diskusikan dengan BRIN, lalu mereka menangkap isu yang penting yang ada dari 49 usulan (isu strategis) itu mana saja yang ada pada skala nasional, yang akan dibantu (diteliti) oleh BRIN dan hasil penelitiannya itu akan diberikan untuk menjadi policy brief (risalah kebijakan),” tuturnya.
Kepala BSKDN menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan dalam penutupan diskusi kelompok terpumpun (FGD) Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (8/3).
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Aep Soleh yang hadir sebagai narasumber memberikan pandangannya terkait strategi merumuskan kebijakan agar sesuai permasalahan di lapangan dan dapat diterapkan.
