Salah satu strateginya adalah dengan memperkuat konsep kebijakan yang ingin dihasilkan. Aep juga menekankan pentingnya pemerintah memegang teguh prinsip pemerintahan baik atau good government dalam setiap kebijakan.
“Kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini, kita juga perlu melihat kondisi ke belakang seperti apa, dan kita juga melihat perkembangan dunia luar seperti apa, sehingga kita bisa menyusun, mengeluarkan surat atau rekomendasi itu benar-benar bisa dijalankan dan good secara tata kelola,” tutur Aep, dilansir dari antara.
Di sisi lain, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Evi Setyowati Handayani menekankan pentingnya optimalisasi tugas dan fungsi organisasi dalam merekomendasikan kebijakan agar dapat menyelesaikan permasalahan di pemerintahan pusat dan daerah.
Evi menjelaskan pihaknya berupaya menciptakan wadah bagi para analis kebijakan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga menyelenggarakan lokakarya terkait analisis kebijakan untuk memberi pemahaman yang tepat bagi para analis kebijakan agar kinerjanya terus meningkat.
“Ini upaya juga bagi kami untuk mengubah paradigma dari penelitian ke analisis kebijakan, di antaranya kami menyelenggarakan kegiatan BSK Cerdas yang kami laksanakan setiap hari Rabu bagi seluruh bukan hanya pegawai di BSK Hukum dan HAM, tetapi juga teman-teman di kantor wilayah serta unit kerja eselon satu (di lingkungan Kemenkumham RI),” ujar dia. (sls)
