“Harapannya adalah bagaimana melakukan pencegahan – p1encegahan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang intinya bagaimana Kabupaten Bekasi bisa lebih maju dalam pembangunan yang ada,” terangnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi nantinya akan bersinergi mengupayakan tindakan pencegahan melalui sistem-sistem yang akan dibuat, sehingga dapat lebih mempersulit terjadinya tindak pidana korupsi.
“Terkait strategi, kita tetap bagaimana mengupayakan pencegahan melalui sistem-sistem yang akan dibuat yang nantinya lebih mempersulit tindak pidana korupsi,” kata Eka.
Katua KPK, Komjen. Pol. Firli Bahuri, mengajak seluruh pemimpin daerah yang ada di Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak rakyat.
“Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan juga merampas hak-hak rakyat, misalnya kemiskinan jadi tidak bisa teratasi karena korupsi,” kata dia.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan dalam program pencegahan tindak pidana korupsi yang dimiliki Pemprov Jabar, pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota dapat mengikuti seluruh langkah-langkah yang dimilikinya. Hal yang terpenting adalah mau atau tidaknya pemimpin daerah tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Pemerintah daerah dapat langsung mengikuti langkah-langkahnya, tidak perlu memunculkan inovasi baru asalkan bisa segera dilaksanakan. Yang terpenting mau atau tidaknya pemimpin untuk memberantas tindak pidana korupsi,” jelasnya. (Sygy)
