Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Browsing Category
Headline
Mantan Jenderal Bintang Tiga Ini Menduga Program MBG Banyak Dimanipulasi Oknum Pejabat
JAKARTA, Harnasnews – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan gizi kepada anak sekolah sekolah terutama, justru diduga banyak dimanipulasi oleh segelintir pejabat. Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dalam sebuah podcast menjelaskan bahwa program MBG menyedot anggaran paling besar yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan mengurangi kemiskinan. “Artinya sistem ini sudah […]
Sengkarut Tata Kelola MBG, BPK Ungkap Lemahnya Sistem Pengendalian Internal
JAKARTA, Harnasnews – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyoroti sejumlah persoalan tata kelola dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi perhatian publik. Menurut Iskandar, perdebatan di media sosial yang mempertentangkan antara pendidikan gratis atau makan gratis merupakan pilihan palsu yang berbahaya. Dia menegaskan, bagi anak yang lapar, keduanya merupakan […]
MBG: Antara Hak Konstitusional, Virtual Account, dan Portal yang Tertutup
Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Media sosial kembali menyederhanakan persoalan bangsa menjadi pilihan palsu, yaitu pendidikan gratis atau makan gratis. Pertanyaan ini viral, emosional, dan berbahaya. Berbahaya karena ia mengaburkan satu fakta mendasar, bahwa bagi seorang anak yang lapar, keduanya bukan pilihan, melainkan kebutuhan yang sama-sama terhalang oleh tembok birokrasi! Di […]
Menguji Nyali KPK Periksa Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA, Harnasnews – Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi, kagum terhadap keberhasilan Malaysia dalam memberantas korupsi setelah sebelumnya negeri Jiran itu belajar soal pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimiliki Indonesia. “Selama 15 tahun lalu, Malaysia menjadikan KPK sebagai role model pemberantasan korupsi. Mereka kagum sekali kepada independensi KPK. Sekarang, Suruhanjaya […]
Terancam Bangkrut, IAW Sebut Manajemen RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Abaikan Peringatan BPK
KOTA BEKASI, Harnasnews – Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait utang RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Bekasi yang mencapai Rp70 miliar. Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus mengatakan, utang untuk barang habis pakai, gas medis, dan obat-obatan tersebut bukan muncul tiba-tiba, melainkan akibat kesalahan tata kelola yang […]
Gerakan Rakyat: Misi Dekonstruksi dan Rekonstruksi Indonesia
Oleh: Yusuf Blegur Rakernas I Gerakan Rakyat tidak hanya sekedar berupaya melakukan konsolidasi dan internalisasi organisasi bertendensi politik kekuasaan. Lebih penting dan mendesak dari itu adalah menemukan kembali ketuhanan dan kemanusiaan, yang telah lama hilang di republik ini Republik lahir dari kekuatan pikiran individu. Kemudian bertemu dalam arus besar berupa gagasan-gagasan para cendekia yang memiliki […]
Redam Potensi Konflik, Pemprov Jabar Beri Kompensasi
BOGOR, Harnasnews – Untuk meredam potensi konflik atau aksi susulan pasca demo warga Bogor Barat yang terjadi di kantor Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor pada Selasa (13/1/2026) lalu, akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar) akan memberi kompensasi kepada warga terdampak akibat penutupan tambang diwilayah 3 kecamatan tersebut. “Kompensasi akan diberikan kepada warga terdampak dengan […]
Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Kuota Haji Tambahan, Yaqut Seret Nama Jokowi dan Dito…
JAKARTA, Harnasnews – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas membantah bahwa dirinya ikut terlibat maupun menikmati uang hasil korupsi kuota haji 2023-2024. Yaqut menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penambahan kuota haji 2023-2024 Bahkan, saat itu Presiden Jokowi sendiri yang menerima langsung otoritas Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. “Ketika Presiden Jokowi […]
Industri Perunggasan Memasuki Lorong Ketidakpastian Baru
Oleh: Khudori DIPUTUSKAN 19 Desember 2025, kebijakan berlaku 1 Januari 2026. Cepat dan kilat. Tentu maksudnya baik. Akan tetapi, kalau kebijakan itu dibuat tidak berbasiskan data, fakta, dan riset ilmiah, kebijakan berpotensi bermasalah. Maksudnya memastikan pasokan, yang terjadi pasokan berpeluang tidak terjamin. Harapannya harga stabil, ternyata harga berpotensi kian tidak pasti. Ada peluang terjadi pukulan […]
Membaca OTT Perpajakan Rp6 Miliar: Tantangan KPK Mengejar Rp5 Triliun yang Tak Terlihat
Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Analisis ini disusun sebagai kajian kebijakan publik berbasis audit dan penegakan hukum. Seluruh narasi dibangun dari fakta-fakta publik yang telah dirilis oleh institusi resmi (KPK, BPK), data korporasi terbuka, serta pola temuan yang konsisten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK selama satu dekade. Tujuannya bukan untuk […]
