Dituding Tidak Tepat Sasaran, Proyek Samisade Cibedug Ciawi Bogor Diprotes Warga
“Kami amati semua anggaran dimonopoli oleh kepala desa (kades). Kami para warga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun kecuali hanya kroni kroni kades saja,” tandas Rahmat.
Ironisnya lanjut Rahmat, pada saat melaksanakan kegiatan Musrenbangdes pihak Pemdes pun tidak pernah melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa ( BPD). Padahal kata Rahmat fungsi BPD merupakan mitra utama kades dalam hal merancang dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
“Jangankan kami pak sebagai unsur masyarakat, BPD saja tidak dilibatkan dalam hal apapun,” sesal Rahmat.
Seharusnya menurut Rahmat, kepala desa selaku unsur pimpinan di wilayah tersebut harus akomodatif dan kolektif kolegial dalam mengakomodir semua aspirasi dari unsur lembaga maupun elemen masyarakat desa.
“Maka dengan demikian keputusan yang akan di ambil pun akan menghasilkan input dan output yang positif dalam laju pembangunan di desa ini,” tuturnya.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan Kepala Desa Cibedug Deni Setiawan ketika akan dikonfirmasi harnasnews.com di kantornya, yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. (Dedi)
