Sementara untuk BPNT tahun ini ditargetkan sebanyak 10 juta penerima manfaat. Mereka mendapatkan dana bansos Rp110 ribu per bulan untuk dibelanjakan bahan pangan beras dan telur. Untuk Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) kini terdapat 5,5 juta penerima dan diberikan sebanyak 10 kg per keluarga per bulan.
Penurunan Angka Kemiskinan
Dikatakan Mensos, Agustus Tuntas tidak hanya sekedar menyalurkan bansos PKH BPNT, dan Rastra. Namun lebih dari itu, adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi yakni penurunan angka kemiskinan hingga 9 atau 9,3 persen pada awal tahun 2019.
“Target kita akhir tahun 2018 masuk ke tahun 2019 angka kemiskinan turun lebih rendah dari posisi sekarang 9,82 persen. Apakah kita bisa mencapainya, tentu saja bisa karena kita memiliki komitmen dan motivasi yang sama yakni pengabdian kepada masyarakat,” tutur Idrus.
Seperti diketahui Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).
Apabila dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, yakni per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Ia mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Pertama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, berkomitmen dalam menyelesaikan masalah rakyat, berfokus pada tujuan utama yakni memastikan bahwa dengan adanya program bansos ini rakyat dapat kepastian masa depan yang lebih baik.
“Intinya pahami masalah rakyat, penuhi kebutuhannya, lalu wujudkan apa yang menjadi harapan mereka,” tutur Mensos.
Kedua, sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergitas antar-kementerian dan antar-lembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, dan sebagainya), sinergitas antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR.
Ketiga, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif guna mempertahankan prestasi pembangunan dan memastikan target penurunan angka kemiskinan.
“Suksesnya penyaluran bansos ini turut mendorong turunnya angka kemiskinan,” kata Idrus.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat menegaskan kepada seluruh kepala dinas sosial bahwa Bansos Agustus Tuntas tidak hanya soal penyaluran selesai, tetapi perlu sinergi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Penyaluran PKH misalnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala Dinas Sosial di daerah.
“Kemudian pastikan ada integrasi bansos. Yakni Penerima PKH juga menerima berbagai program bansos lainnya seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Rastra, BPNT, dll. Sebab PKH adalah episentrum program pengentasan kemiskinan di Indonesia,” teras Dirjen.
Akhir tahun ini, lanjut Dirjen, pemerintah menargetkan sekitar 800.000 KPM PKH atau 8% dari 10 juta penerima diharapkan tidak menerima PKH lagi karena sudah naik kelas tidak miskin lagi.
“Semangat ini yang harus kita tanamkan. Apalagi Pusdatin Kemensos telah menyiapkan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dengan instrumen BDT (Basis Data Terpadu). Semua sistem sudah siap, tinggal kita bergerak bersama,” pungkasnya.
