Jakarta,Harnasnews.com – Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan kunci sukses penyaluran bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ada pada kepala dinas sosial di seluruh Indonesia.
“Efektifitas program penyaluran bansos terkait erat dengan peran kepala dinas sosial dan jajarannya di provinsi, kota dan kabupaten. Saudara adalah pejuang kemanusiaan yang berada di garda depan dalam penyaluran bansos untuk rakyat,” kata Mensos dalam arahannya saat membuka “Rapat Koordinasi Percepatran Penyaluran Bansos PKH, BPNT, dan Rastra Agustus Tuntas” di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Mensos dihadapan 650 peserta rakor yang terdiri Bupati dan Wakil Walikota, Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dan Kadivre Bulog.
Dikatakan Mensos Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) bersama Bulog telah melakukan evaluasi pelaksanaan bansos PKH, BPNT dan Rastra. Hasilnya menunjukkan penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik.
“Untuk PKH tahap I bulan Februari 98,44 persen dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,04%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal,” katanya.
Namun di sisi lain, dalam evaluasi tersebut juga terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan cepat dan responsif demi efektifitas penyaluran bansos. Misalnya persoalan data, permasalahan penyaluran bansos, dan penanganan apabila terjadi permasalahan di lapangan.
“Dari berbagai tantangan tersebut, maka saya minta semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk memperkuat koordinasi. Baik tim Kemensos, Himbara, Bulog, dan Dinas Sosial,” katanya.
Dikatakannya, efektifitas program penyaluran bansos terkait erat dengan peran dinas sosial. Pertama, dinas sosial berperan dalam menjamin penyaluran bansos untuk sukses tuntas Agustus 2018 baik PKH Tahap III maupun Rastra Tahap VIII.
Kedua, proaktif dalam mengkordinasikan dan mensinergikan seluruh unit kerja (termasuk dengan HIMBARA) terhadap semua jenis bansos sehingga menjamin efektivitas kerja.
Ketiga, aktif terus-menerus memperbaiki data, sehingga semakin valid dan sinkron dengan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, guna menjamin terwujudnya ketepatan penerima manfaat program bansos.
“Penyaluran bansos kekuatannya pada sistem. Sistem harus aktif dan digerakkan oleh SDM. Untuk itu saya minta kepada dinas sosial di kota/kabupaten dan provinsi segera lakukan koordinasi dengan bank pelaksana penyaluran bansos, Pendamping PKH, Bulog, Camat, Kepala Desa. Terus menerus perbaiki data dan updating data saya mohon terus diperbaiki,” terang Mensos.
Kementerian Sosial, lanjutnya, juga akan turun ke berbagai daerah untuk memantau pelaksanaan penyaluran bansos bersama Himbara, Bulog, dan Komisi VIII DPR.
“Semua harus turun tangan menyukseskan Agustus Bulan Tuntas Bansos,” tegasnya.
Untuk diketahui saat ini jumlah penerima bansos PKH adalah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp1.890.000 per tahun per KPM. Dana tersebut ditransfer oleh Himbara langsung ke rekening penerima secara bertahap pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember.
