PASURUAN, Harnasnews – Kabupaten Pasuruan belakangan ini dihebohkan oleh pemberitaan media online yang menyebutkan salah satu anggota DPRD setempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam suatu kasus, pada hari Kamis (10/07/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak akurat.
“Kami menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang beredar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan maupun ke lembaga DPRD Kabupaten Pasuruan,” ujar Ketua DPRD Labupaten Pasuruan.
Menurut Samsul Hidayat, pemberitaan tersebut tidak berimbang, tetapi juga menyesatkan dan berpotensi menimbulkan stigma negatif baik terhadap individu maupun institusi DPRD.
“Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada konfirmasi atau surat resmi dari KPK terkait pemanggilan anggota seperti yang diberitakan beberapa media,” tegas Samsul.
Anggota yang dimaksud juga telah memberikan klarifikasi langsung bahwa dirinya tidak pernah menerima surat atau panggilan dari KPK.
“Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun, sangat disayangkan jika ada pemberitaan tidak melalui prinsip jurnalistik yang ada, atau cover both sides dalam menyampaikan informasi,” tambahnya.
Samsul meminta redaksi media terkait memberikan hak jawab secara proporsional, menjaga akurasi informasi, dan menerbitkan klarifikasi setara dengan pemberitaan sebelumnya. Ia juga mendorong media untuk melakukan verifikasi ulang terhadap narasumber dan data sebelum memublikasikan berita.
Sementara itu, Rudi Hartono, anggota DPRD yang disebutkan dalam pemberitaan, menyatakan akan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur yang ada.
“Setelah konferensi pers ini, kami akan mengambil langkah-langkah kepada media yang memberitakan, bila perlu akan ke pihak berwajib dan Dewan Pers. Pemberitaan ini sama sekali tidak benar, bukan 100 persen, melainkan 1.000 persen keliru,” tegas Rudi.
Rudi Hartono membantah telah dipanggil KPK. “Sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan panggilan resmi dari KPK yang disebutkan dalam berita yang beredar, saya justru berada di rumah dan sempat melakukan video call dengan salah satu media yang mengonfirmasi keberadaan saya,” jelasnya.
DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk transparansi dan akuntabilitas, namun tetap mengedepankan kehati-hatian agar tidak terjadi pembunuhan karakter melalui pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.(Hid)
