DPRD Kabupaten Pasuruan

PASURUAN, Harnasnews - Rapat paripurna dan menghasilkan perubahan pengurus dua fraksi dilakukan DPRD Kabupaten Pasuruan diawal tahun, pada hari Rabu (07/01/2026).

PASURUAN, Harnasnews – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 secara resmi di sahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/11/2025) yan menandai komitmen kuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menghadapi tantangan penurunan pagu anggaran sebesar Rp600 miliar.

PASURUAN, Harnasnews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi membuka Rapat Paripurna kedua dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada hari Kamis (23/10/2025).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Kamis (23/10/2025), yang agendanya adalah penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 oleh Bupati Pasuruan, H. M. Rusdi Sutejo.

PASURUAN, Harnasnews – DPRD Kabupaten Pasuruan meraih penghargaan dari salah satu televisi swasta nasional sebagai DPRD dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran Pembangunan Daerah.

PASURUAN, Harnasnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna Pertama untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada hari Jumat (15/8/2025).

PASURUAN, Harnasnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna ke-4 yang digelar pada hari Senin (28/07/2025).

PASURUAN, Harnasnews - Kabupaten Pasuruan belakangan ini dihebohkan oleh pemberitaan media online yang menyebutkan salah satu anggota DPRD setempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam suatu kasus, pada hari Kamis (10/07/2025).

Langkah tegas diambil dengan melaporkan dugaan dari LSM GPEH ke Polda Jawa Timur terkait dugaan mark up beberapa dana didalam anggaran belanja sekertariat DPRD Kabupaten Pasuruan, dengan adanya surat tanda terima pengaduan dari Kepolisian Daerah (Polda) Jatim pada hari Senin (07/10/2024).

PASURUAN, Harnasnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Masa Jabatan 2024-2029.