JAKARTA, Harnasnews – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan residu konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan keberlanjutan memproses rehabilitasi dan rekonsiliasi masyarakat pascaproses pemulangan pengungsi Kariuw.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Residu Konflik Sosial di Pulau Haruku, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, yang dipimpin Moeldoko dan diikuti sejumlah pihak terkait, antara lain Pemkab Maluku Tengah, Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kemensos, Kemenkopolhukam, Kemdagri, dan satuan Polri/TNI.

“Rapat Koordinasi ini sebagai rapat terakhir untuk menyelesaikan residu konflik sosial di Pulau Haruku. KSP sendiri sudah turun ke lapangan sebanyak 3 kali, mulai dari melihat keadaan pengungsi, bertemu dengan kelompok-kelompok penting di Maluku, proses rekonsiliasi Kelompok Pelauw dan Kariuw, serta tahap pemulangan pengungsi Kariuw,” kata Moeldoko, dikutip dari antara.

“Keberhasilan kepulangan pengungsi Kariuw kembali ke desanya adalah indikasi awal terbentuknya perdamaian di Maluku Tengah,” imbuhnya.