JAKARTA, Harnasnews.com – Kegiatan KSP Mendengar yang digelar dan diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan dalam agenda terbarunya berupaya mewadahi masukan masyarakat NTB terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam keterangannya, Senin, menegaskan, program KSP Mendengar hadir untuk mendengar beragam keluhan, masukan, hingga kritik dari masyarakat. Kemudian, KSP akan mengkoordinasikan seluruh K/L untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Terutama persoalan program yang bertahun-tahun belum selesai, bisa diselesaikan cepat oleh K/L terkait. KSP bertugas mengawal itu, sehingga ada solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Moeldoko.

Pada kesempatan itu, industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sorotan peserta KSP Mendengar terutama bagi masyarakat di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terdampak pandemi COVID-19.

Bahkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia turun drastis dari 16 juta pada 2019 menjadi 4,08 juta wisatawan.

Kondisi itu semakin terlihat dari devisa sektor pariwisata yang pada 2020 hanya mencapai 3,54 miliar dolar AS atau anjlok 79,05 persen dari posisi 2019 sebesar 16,9 miliar dolar AS.

Sorotan isu pariwisata pada KSP Mendengar di Mataram ini disampaikan pegiat pariwisata Taufan Ramadi. Menurut Taufan, belum ada sinkronisasi kebijakan pemulihan sektor pariwisata yang sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi. “Padahal masyarakat di NTB yang bergantung pada sektor pariwisata ada sangat banyak,” ujar Taufan.

Pria yang juga merupakan penulis buku Protokol Destinasi ini pun berharap, pemerintah bisa melakukan percepatan pengembangan Mandalika sebagai sektor pariwisata.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah segera lakukan kebijakan “bubble policy” dan “bubble destination”.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyatakan apresiasi terhadap usulan “bubble policy” dan “bubble destination” dan berjanji akan membahasnya lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait.

Namun, fokus pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah menyeimbangkan antara penanganan sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan lancar.