KSP Mendengar Aspirasi Masyarakat NTB Terkait Pariwisata
Terutama, melalui tiga pendekatan. Di antaranya, bagaimana menjaga ekonomi masyarakat, mendisiplinkan masyarakat untuk memutus penularan dan memperketat protokol 3M, serta bagaimana agar seluruh usaha tetap berjalan.
Selain soal pariwisata, Yogi, peserta KSP Mendengar dari Komunitas Keluarga Buruh Imigran Lombok Timur menyorot soal lembaga pendidikan dan pelatihan pekerjaan yang memadai.
Dia berharap, KSP bisa menyampaikan isu tersebut kepada kementerian/lembaga terkait, sehingga meningkatkan kapasitas pendidikan di Lombok.
Moeldoko pun siap mengkoordinasikan aspirasi itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Meski begitu, mantan Panglima TNI ini menjelaskan jika pemerintah punya program Kartu Prakerja yang cakupannya nasional sebagai ruang pelatihan bagi masyarakat.
“Saat ini, pemerintah tengah merancang program tersebut agar bisa berjalan secara offline guna meningkatkan pelatihan bagi masyarakat di daerah,” tutur dia.
Di luar dua itu tersebut, beberapa peserta menyampaikan aspirasinya terkait kebutuhan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, persoalan ilegal loging di NTB, hingga penyaluran bantuan sosial yang masih belum merata.
Kemudian, ada juga soal masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, soal keberangkatan ibadah haji, penguatan peran perempuan sampai butuhnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan pesantren di NTB.
Selaih dihadiri Moeldoko, beberapa deputi KSP juga turut hadir menanggapi para peserta. Salah satunya Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta yang memastikan akan menindaklanjuti masukan dan kritik masyarakat NTB. Salah satunya mengenai pembangunan infrastruktur. “Kami kawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Febry, dikutip dari antara.
Pada kesempatan yang sama, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma menuturkan, apa yang disampaikan para peserta KSP Mendengar sudah menjadi concern pemerintah.
“Tapi tidak bisa serta langsung ditangani. Karena ketika aduan disampaikann, ada sistem untuk menaungi yaitu melalui kementerian/lembaga terkait. KSP pasti akan kawal itu juga dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” jelas Panutan.
Selain Febry dan Panutan, KSP Mendengar di NTB juga dihadiri Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dan beberapa tenaga ahli KSP seperti Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V KSP Mugiyanto.(qq)
