Menatap Prospek Golkar Kota Bekasi Jelang Musda

Oleh: Agus Wahid

Golkar Kota Bekasi terkategori eksis, ditandai dengan jumlah wakilnya di parlemen (DPRD Kota Bekasi), bahkan di DPRD Provinsi Barat dan DPR RI. Seperti diketahui, sudah beberapa dekade, kadernya selalu ada dalam Pemerintahan Kota, sebagai Walikota dan atau Wakil Walikota.

Kiranya, tidaklah berlebihan jika para fungsionari Golkar dari anasir DPP, DPW apalagi DPD tetap menghendaki positioning Golkar di tengah Kota Bekasi itu, sebagai sumbangsih politik nyata kepentingan pemilihan presiden-wakil presiden Tahun 2024 mendatang.

Urgensinya, adalah sumbangsih itu akan berkorelasi positif bagi positioning Golkar dalam level nasional.

Kini, Golkar Kota Bekasi siap menggelar musyawarah daerah (Musda). Maka, Golkar sebagai DPP memang harus punya keterpanggilan untuk menghadirkan calon pemimpin DPD yang diprediksi secara tajam yang mampu membangun kinerja kepartaiannya menunjang cita-cita strategis partainya secara nasional.

Sementara, sebagai anasir DPD, berkepentingan untuk tetap mempertahankan positioning itu. Dan itu merupakan upaya maksimal menjaga positioning sebagai pengabdian total terhadap partai yang dicintai. Dedikasi ini memang harus dipertaruhkan dengan penuh loyalitas.

Dedikasi dan atau loyalitas itu harusnya menjadi prasyarat yang tak bisa ditolelir. Semua itu untuk membaca kinerja ke depan partai yang tentu diharapkan untuk mewujudkan cita-cita partainya. Dan prasyarat ini praktis memerlukan kejujuran biodata sang kandidat.

Landasannya, jika ia sebagai kandidat Ketua DPD Golkar sudah tidak jujur, memanipulasi data apalagi bermanuver secara tak sehat, maka dedikasi dan loyalitasnya sangat dipertanyakan.

Di mata kandidat yang bermasalah secara kepribadian, maka target politik yang ingin dicapai hanya kekuasaan. Memang, politik tak bisa lepas dari kekuasaan dan bagi politisi, itu merupakan kepentingan abadi yang sangat inheren dalam dinamika politik pragmatis.

Namun demikian, jika pribadi tak jujur sudah mewarnai proses politiknya, maka dampaknya akan sangat jauh, yaitu kecenderungan ekspoitase yang demikian menguat.

Tindakan eksploitatif ini dapat dilihat secara dini sebagai sikap yang pasti lebih mengendepankan kepentingan sempit pribadinya, bukan tugas utama partai yang diamanahkannya.

Inilah psikopolitik yang harus dibaca dengan cermat oleh DPP Golkar, sehingga haruslah mendorong kandidat yang tidak memiliki masalah kepribadian, apalagi melawan hukum, meski dalam aksi pemalsuan dokumen biodata.

Pemalsuan dokumen dalam analisis hukum bukan hanya terdapat pasal pidananya, tapi lebih dari itu dampak moralistiknya.

Dan hal ini, pada akhirnya, akan berpengaruh destruktif pada gaya kememimpinan yang eksploitatif terhadap kecdenderungan penyalahgunaan kewenangan.

Membaca sejumlah informasi yang beredar di beberapa media massa, Musda Golkar Kota Bekasi akan diikuti kandidat yang diduga melakukan tindakan pemalsuan dokumen ijazah dan data lainnya, seperti Dewan Pengurus Daerah Pengajian al-Hidayah.

Sekali lagi, pemalsuan tersebut secara hukum dan moral cukuplah berbahaya bagi kepentingan pengembangan Golkar ke depan di tengah Kota Bekasi.

Jika kandidat seperti ini dipaksakan harus menang, maka secara konsepsional Golkar di wilayah paling timur Jakarta ini tak bisa diharap lebih jauh. Jangankan untuk sumbangsih nasional, untuk mempertahankan reputasi di wilayah internal (Kota Bekasi) saja pun sangat diragukan.

Hal ini sejalan dengan tekad meraih kekuasaannya memang hanya mau “dagang”, bukan cita-cita politik idealistiknya.

Kini, para elitis Golkar di seluruh level DPD, DPW Jabar, dan DPD Kota Bekasi perlu berfikir jernih untuk menghadirkan kandidat yang tentu harus tetap menjaga marwah Partai Beringin itu.

Kepentingan seperti ini haruslah dikedepankan, bukan permainan sempit, termasuk manuver politik yang “saling sandera”.

Sungguh ideal, semua pihak dari anasir Golkar itu cukup bijak mengambil tindakan politik yang cerdas. Tataplah prospektus Golkar ke depan. Jangan keliru menggiring dan memilih kandidat pemimpin yang bermasalah.

Dan Musda DPD Golkar Kota Bekasi ini harus disadari sebagai penentuan nasib ke depannya. Salah pilih, akan reduplah Partai Beringin di tengah kota Bekasi ini.

Para elitis Golkar, harus mampu mencegah kandidat yang bermasalah itu, sekaligus mengendorce kandidat yang memang sudah teruji secara politik. Setidaknya, posisi politik sang kandidat seperti menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa dilihat sebagai catatan faktual reputasi, meski masih belia usianya. Tentang kedewasaannya, tidak sulit memolesnya. Perjalanan ke depan akan membuktikannya.

Penulis: Direktur Analisis Institut Kebijakan Publik Katulistiwa (IKPK)

Leave A Reply

Your email address will not be published.