JAKARTA, Harnasnews.com – Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus menjadi pembahasan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam rencana pemberlakuan KRIS JKN.
“Dalam kondisi saat ini di mana aset netto BPJS Kesehatan sudah positif, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan mutu layanan. Ini sejalan dengan harapan peserta yg menginginkan adanya standar mutu layanan agar prinsip ekuitas bisa dipenuhi. Jangan sampai penerapan KRIS ini jika tidak disiapkan dengan baik akan mengurangi mutu layanan,” kata Ghufron dalam sesi webinar Rapat Kerja Nasional Persi Tahun 2022 dengan tema Tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kelas Standar dan Mutu, Jumat (11/02/2022).
Dalam penerapan KRIS, Ghufron mengatakan kesiapan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit juga harus terus diupayakan. Menurutnya, ada beberapa indikator yang harus didorong bagi rumah sakit, khususnya dalam pemenuhan ketersediaan tempat tidur, pemenuhan dokter spesialis atau subspesialis, hak atas obat hingga visitasi dokter harus berjalan dengan baik.
“Kami melihat bahwa tren kerja sama dengan rumah sakit terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga diimbangi dengan rasio kecukupan tempat tidur perawatan secara nasional relatif cukup. Untuk itu, diharapkan dukungan kepada seluruh pihak dalam pemenuhan infrastruktur, SDM dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga mutu layanan tetap terjaga,” tambah Ghufron yang dikutip dari republika.
Sementara itu, Anggota DJSN, Muttaqien menyebut ada perubahan tentang kelas standar PBI dan non-PBI. Dirinya juga mengatakan rencana implementasi KRIS akan dilakukan secara bertahap. Dirinya menyebut, ada 12 kriteria yang akan menjadi indikator dalam penerapan KRIS tersebut. Dari kriteria tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan ujicoba ke rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta.
