Pemkab Bogor Bersama Stakeholder Bersepakat Kendalikan Inflasi Daerah
BOGOR, Harnasnews-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama DPRD, Forkopimda, para stakeholder di daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), kompak dan bersatu untuk mengendalikan inflasi di daerah. Hal ini demi menghindari ekses negatif dan meminimalisir dampak inflasi di masyarakat. Rapat koordinasi (Rakor) membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan di Hotel M-One, Sukaraja, Rabu (21/9/2022).
Hadir pada Rakor tersebut Wakil Ketua DPRD, M. Romli, Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo, perwakilan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, perwakilan Pengadilan Negeri Cibinong, jajaran Pemkab Bogor, para stakeholder dan unsur masyarakat lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, kenaikan harga BBM dan pangan tentunya akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena berdampak pada kemampuan daya beli, terutama para pekerja dengan pendapatan harian.
“Melihat situasinya yang kompleks, pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas seperti pada saat penanganan pandemi Covid-19,” tandas Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkab Bogor diantaranya, kami menghitung 2% Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi akan dipergunakan untuk Bansos ke 1.000 UMKM.
“Selanjutnya operasi pasar di 40 kecamatan, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lainnya,” jelas Burhanudin.
