Pengamat: Calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Harus Berintegritas

Dalam persoalan hukum, kata Emrus, partai politik itu bukan hanya berbicara undang-undang atau normatif, akan tetapi partai harus mempertimbangkan  tanggung jawab moral.

Sebab keberadaan partai yang dapat diterima masyarakat karena trust (kepercayaan). Oleh karena itu partai politik harus mengedepankan moral, bukan hanya sekedar undang undang.

“Dalam undang-undang memang harus mengedepankan asas praduga tek bersalah. Tetapi di DPD, DPW atau DPP Golkar ada biro hukumnya, biro-biro hukum itu harus bisa mengkaji,” ujar Emrus kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Direktur lembaga Emrus Corner ini juga mengatakan, bila ditemukan adanya tindak pidana, DPP harus memanggil orang yang diduga memalsukan dokumen untuk memuluskan pencalonannya sebagai ketua DPD Kota Bekasi itu.

“Seperti, bisa saja biro hukum dari DPP partai tersebut mengatakan, bahwa ditemukan  sejumlah dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh calon ketua DPD berdasarkan data yang dimilikinya. Dan biro hukum tidak boleh berpihak. Sajikan saja fakta hukumnya agar calon ketua DPD itu dibatalkan untuk maju di suksesi ketua DPD Golkar itu,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, yang paling utama dalam politik harus mengedepankan moralitas. Oleh karena itu, ia menyarankan jangan sampai persoalan hukum di tubuh Golkar yang sempat membuat kegaduhan di ranah publik kembali terulang.

Untuk itu, dia berpendapat bahwa siapapun yang maju dalam suksesi pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi mendatang, syarat yang paling utama adalah integritas.

“Jadi kalau boleh, jangan sampai ada sedikitpun catat dalam persoalan hukum. Sehingga Partai Golkar di wilayah tersebut ke depan dipimpin oleh orang yang memiliki kapabilitas dan profsional. Selain itu memiliki integritas yang tinggi,” ucap Emrus. (Me)

Leave A Reply

Your email address will not be published.