iklan

Rp 1,4 Miliar Sitaan KPK yang Disebut Nurdin Bantuan Masjid

JAKARTA, Harnasnews.com – KPK pada hari ini rampung memeriksa mantan gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka penerima suap dan gratifikasi itu mengonfirmasi terkait uang yang disita KPK dalam penggeledahan pada Senin (1/3) dan Selasa (2/3) lalu.

“Itu bantuan masjid, nantilah kita jelasin nanti. Pokoknya itu kan uang masjid ya, bantuan masjid,” kata Nurdim Abdullah usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (5/3).

Nurdin membantah semua tuduhan KPK terhadap dirinya. Kendati demikian, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuanhan (PDIP) itu mengaku tetap menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah karena pada akhirnya akan terbukti di pengadilan.

“Enggak ada yang bener. Pokoknya kita tunggu saja. Nanti di pengadilan ya. Kita hargai proses hukum,” katanya.

Nurdin mengungkapkan bahwa penyidik KPK belum menanyakan terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya dalam pemeriksaan kali ini. Dia mengatakan, kalau pemeriksaan terkait kasus tersebut rencananya baru akan dimulai pada Senin (8/3) nanti.

“Pemeriksaannya nanti hari Senin. Tadi menandatangani seluruh, penyitaan,” katanya.

 

 

 

Sebelumnya pada Senin (1/3), penyidik KPK menggeledah rumah dinas jabatan Gubernur Sulsel dan rumah dinas jabatan sekretaris dinas PUPR Sulsel. Dalam kesempatan itu, KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan perkara dan sejumlah uang tunai.

KPK kembali melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Nurdin Abdullah dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Sulsel satu hari berselang. Penyidik menemukan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dan sejumlah uang tunai dari dua lokasi tersebut.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan uang Rp 1,4 miliar. Penyidik KPK juga menemukan nominal mata uang asing sebesar 10 ribu dolar AS dan 190 ribu dolar Singapura.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Nurdin diyakini menerima suap dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp 5,4 miliar terkait proyek di lingkungan Pemprov Sulsel. Duit Rp 2 miliar diberikan dari Agung melalui Edy. Suap itu diberikan agar Agung dapat kembali menggarap proyek di Sulsel untuk tahun anggaran 2021.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak KPK segera mengembangkan dugaan perkara korupsi yang menjerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. ICW menilai, KPK pelru menelisik aliran dana suap yang telat diterima Nurdin Abdullah tersebut.

“Penetapan tersangka Nurdin sudah semestinya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri aspek-aspek lain yang berkaitan,” kata peneliti ICW, Egi Primayogha dalam keterangan pada Senin (1/3).

Dia mengatakan, pentingnya penelusuran aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin guna membuktikan apakah ada pihak lain yang turut menikmati uang tersebut, baik individu atau organisasi seperti partai politik. Dia mengatakan, jika terbukti maka pihak-pihak tersebut patut untuk ikut dijerat.

Menurut Egi, penelusuran itu menjadi penting mengingat biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia teramat mahal. Menurutnya, untuk menutupi kebutuhan pemilu, kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha.

Dia melanjutkan, beban itu belum ditambah dengan pemberian mahar politik kepada partai. Artinya, dia mengatakan, saat menjadi pejabat publik, calon tersebut akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan “balas budi” ataupun memfasilitasi permintaan dari pihak-pihak tersebut.

“Upaya tersebut diantaranya adalah praktik-praktik korupsi,” katanya.

Egi mengatakan, KPK juga perlu mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya. Dia melanjutkan, Nurdin pernah disebut-sebut memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan AMDAL terhadap dua perusahaan pertambangan pasir, yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

Dia mengatakan, Nurdin diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan Amdal. Perusahaan tersebut, sambung dia, diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi pilkada.

“Perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional,” katanya, dikabarkan dari republika.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan akan mendalami setiap informasi yang diterima lembaganya. Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait desakan agar lembaga antirasuah turut mendalami adanya dugaan keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan sejumlah orang-orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Desakan pengembangan perkara terhadap Nurdin ini disuarakan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Koordinator Jatam Merah Johansyah menyatakan, penangkapan Gubernur Nurdin oleh KPK menjawab sejumlah dugaan dari warga di Pulau Kodingareng dan Koalisi Selamatkan Pesisir, serta Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

“Tentu semua informasi yang diterima KPK akan kami tampung dan kami tindak lanjuti,” ujar Firli di Gedung KPK Jakarta, Ahad (28/2).

Firli menekankan, lembaganya tidak pernah menutup diri dari infomasi dari berbagai pihak. “Karena tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain, termasuk KPK. Karenanya kami mengapresiasi informasi yang disampaikan tadi,” kata Firli.(qq)

Leave A Reply

Your email address will not be published.