Soal Dugaan Kebocoran Anggaran, KPK Didesak Periksa Dirut Pertamina
JAKARTA, Harnasnews.com – Sebagai BUMN terbesar dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, PT Pertamina yang membawahi Minyak dan Gas Indonesia terus mengalami kerugian. Pada tahun 2018, tercatat Pertamina mengalami defisit migas, dan pada kuartal III 2018, Pertamina hanya mendapatkan laba sebesar Rp. 5 Triliun, jauh dibawah laba pada priode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp. 35 Triliun.
Menurut Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) alasan jebloknya laba Pertamina yang disebabkan oleh melemahnya rupiah adalah alasan mengada-ada.
“Karena, pada akhir tahun 2018, ditengah situasi rupiah yang terus melemah, Pertamina menyebutkan bahwa Pertamina tetap mendapat untung meskipun harga BBM tidak mengalami perubahan,” ujar koordinator ALASKA Adri Zulpianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima HNN, Senin (11/2).
Menurutnya, Pertamina tidak terbuka terkait alasan-alasan kerugian yan menimpa perusahaan tersebut, karena Pertamina memiliki potensi besar dengan segala sumber daya alam dan kran import yang dikuasainya. “Kerugian yang diderita selama ini ALASKA menilai terkait dengan pengelolaan anggaran yang salah kelola, terlihat adanya direksi yang masuk KPK, dan kebobrokan ini mengindikasikan bahwa Pertamina masih menjadi sarang para koruptor,” tegasnya.
Selain ada kerugian PT Pertamina, ALASKA juga menemukan adanya potensi kebocoran anggaran PT. Pertamina dari 2015 sampai 2018 sebesar Rp.3.9 triliun dan USD.1.040.981.966. “Munculnya kebocoran anggaran pertamina di saat saat menjelang Pilpres 2019, memang sangat aneh dan fantastis,” sebut Adri.
Dengan adanya potensi kebocoran tersebut, Pertamina harus menanggung beban hutang yang mengakibatkan defisit migas dan jebloknya laba, jika kebocoran ini tidak d tanggulangi, maka kerugianna Pertamina akan terus berlanjut.
“Dengan adanya jeblok laba pertamina dan begitu besarnya potensi kebocoran pertamina, Maka kami dari Alaska meminta kepada DPR untuk segera memanggil Direktur Pertamina, Nicke Widyawati untuk segera dievaluasi atas kepemimpinan pertamina yang bisa dinilai kurang cocok dan bagus,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya meminta KPK untuk segera memanggil Nicke Widyawati atas adanya kebocoran anggaran sebesar Rp.3.9 triliun dan USD.1.040.981.966 menjelang Pilpres 2019 ini. (Rel)
