Sementara, ia menyebut, tarif Lintas Raya Terpadu (LRT) fase I rute Kelapa Gading-Velodrome diusulkan Rp 6.000. Kemudian jumlah subsidinya mencapai Rp 35.655.
Namun, menurut dia, besaran subsidi itu dinilai cukup tinggi. Sehingga, DPRD akan kembali mengundang PT MRT, PT LRT, dan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas penentuan tarif moda tranportasi tersebut.
Menurut dia, subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta harus tepat sasaran bagi warga Jakarta. Sebab, Santoso mengatakan, penumpang MRT tak semuanya merupakan warga ibu kota.
“Kalau subsidi terlalu besar kan sementara yang disubsidi kan nggak semua orang Jakarta yang naik,” kata dia.
Sementara, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Tory Darmantoro mengatakan, subsidi diperlukan untuk memastikan agar layanan transportasi umum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Sebab, kata dia, kalau tidak memenuhi standar nantinya tidak terjadi perubahan budaya masyarakat menggunakan angkutan umum.
“Kalau subsidinya kecil ya bisa-bisa saja tetapi apakah kualitas pelayanan itu memenuhi standar. Kultur masyarakat tidak akan berubah karena pelayanannya tidak standar jadi subsidi itu dibutuhkan untuk itu,” kata Darmantoro. (Rep/Red)
