Novel turut menyentil Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang mempersilakan masyarakat mencari dan menangkap Harun tetapi dengan biaya sendiri. Ia menjelaskan masyarakat di luar KPK harus mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan.
“Dalam hal tertangkap tangan memang semua orang bisa, tapi kalau untuk penangkapan harus ada kewenangan. Tidak boleh masyarakat atau orang yang tidak punya kewenangan melakukan penangkapan,” terang Novel.
“Menurut saya itu olok-olok atau karena yang bersangkutan [Karyoto] tidak paham mengenai hukum acara pidana. Apalagi dengan mengatakan ‘biaya sendiri’, maksudnya apa?” tambah Novel.
Sudah lebih dari 850 hari KPK belum mampu menangkap mantan calon legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku. Belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan KPK terkait penanganan kasus tersebut.
Harun harus berhadapan dengan hukum karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.
Iadiduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.
KPK sudah menjalin kerja sama dengan Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia sejak bulan Juli lalu untuk mencari keberadaan Harun. Interpol sudah memasukkan nama Harun ke dalam Red Notice. (*)
