Terkait Pembangunan Jalan Samota, Pemda Disomasi

Nasional

SUMBAWA,Harnasnews.com – Nampaknya pembangunan jalan samota sepanjang lima kilo tahun ini akan terhenti. Pasalnya terkait persoalan lahan milik agus salim yang belum diberikan konpensasi oleh pemda sumbawa.

Oleh karena itu kuasa hukum Agus Salim Febri Anindita,SH melakukan somasi kepada pemda sumbawa. Dan somasi tersebut sudah dilayangkan.

Dalam surat somasi tersebut menyebutkan bahwa untuk dan atas nama klien kami AGUS SALIM Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; bertempat tinggal di Jln DR Soetomo Gg Nuri Rt/Rw.003/006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2021 (Copy Terlampir), dengan ini menyampaikan peringatan/somasi kepada BUPATI SUMBAWA, berkaitan dengan dua bidang tanah di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara masing masing dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 114 dan Surat Ukur Nomor 33/Kukin/2013 Tertanggal 28 November 2013 seluas 25.000 M2 A.n Kamaruddin, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Surat Ukur Tertanggal 28 November 2013 seluas 20.000 M2 A.n Adnan;
.Adapun dasar diajukan Somasi ini sebagai berikut :
1.      Bahwa tanah/lahan milik klien kami dibuka dan digarap pertama kali oleh Saudara Boyong yang merupakan orang tua dari Saudara Kamaruddin dan Saudara Adnan;
2.      Bahwa tanah/lahan milik Klien kami diperoleh secara sah berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960 Jo PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Oleh karenanya harus dilindungi menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni dari Jual beli pada tahun 2013 dari Saudara Kamaruddin dan Saudara Adnan.

3.      Bahwa setelah peralihan hak atas objek tanah tersebut, sejak tahun 2013 hingga saat ini tetap digarap dan dikuasai tanpa pernah mengalihkan kepemilikan kepada siapapun.

4.      Bahwa pada tanggal 8 bulan Februari tahun 2021 Pihak Pemerintah Daerah melaksanakan Sosialisasi atas lanjutan pembangunan ruas jalan Samota, dimana diketahui bahwa seluas P=200m2 x L= 30m2 lahan milik klien kami merupakan bagian terdampak dari pembangunan jalan tersebut dan hingga hari ini belum diselesaikan ganti rugi yang patut dan layak serta mengakibatkan kerugiaan materiil dan immaterial bagi klien kami.

5.      Bahwa perbuatan Pemerintah secara nyata dan jelas telah menyalahi aturan yang berlaku di Negara ini dengan cara paksa menduduki dan menguasai lahan/tanah yang ada hak kepemilikannya secara sah.

6.      Bahwa melalui SOMASI ini, kami menyampaikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa agar dapat memfasilitasi permasalahan yang bergulir ini dengan mengedepankan asas-asas hukum yang berlaku.

Demikian somasi ini kami sampaikan dengan harapan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan jika mengabaikan atau tidak mengindahkan peringatan/somasi ini maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pemda Klaim Tanah Tersebut Masuk Kawasan Hutan

Kepala Bidang Pertanahan Setda Sumbawa Khairuddin menyebutkan bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan.

Menurutnya, bahwa tanah tersebut sudah kita inventarisir. Semua tanah untuk menjadi jalan samota tersebut panjangnya 24,7 km. Yang paling ujung adalah diwilayah limung sudah terbangun dan sekarang ada ketambahan pembangunan lima kilo meter akan nyambung dari ujung limung itu kearah barat. Di tengah – tengah pembangunan jalan tersebut ada kisruh tentang data sebelumnya sudah kita inventarisir namun setelah konsultasi ke bpkh denpasar sebagai yang mengetahui peta kawasan tanah, ternyata itu masuk dalam kawasan hutan.

“Yang jadi persoalan itu ada sertifikatnya. Dan ini persoalan lain. Jadi rupanya. Pertanahan waktu itu mungkin datanya kurang lengkap atau bagaimana. Sertifukatnya terbit. Tetapi berdasarkan acuan kami (bidang pertanahan setda red) peta dari bpkh denpasar perpanjangan tangan dari kementeriam lhk pusat bahwa kawasan hutan tidak berani kita bayar. Karena tanah tersebut adalah tanah negara,”terangnya.

Ketika ditanya terhadap persoalan tersebut apa langkah yang akan diambil dari pemerintah sumbawa?
Kaeruddin mengatakan bahwa langkah yang akan diambil oleh pemda sumbawa sudah tidak ada lagi. Dan proses pembangunan jalan harus tetap berjalan.

“Mestinya hal tersebut secara hukum legal itu masuk dalam kawasan hutan. Namun, menurut persepsi kami berdasarkan data di bpkh denpasar itu masuk kawasan hutan,”

Tambahnya, terkait hal tersebut kami sudah membicarakan dengan pihak – pihak maupun utusan yang datang ke kami. Dan saya informasikan hal yang sama bahwa kondisinya apa yang sudah saya jelaskan kepada rekan – rekan media tadi.

“Jadi berdasarkan data itu. Bagi yang merasa memiliki tanah dan ada hak disitu silakan mengajukan keberatan dengan saluran – saluran hukum yang ada. Dan kami juga sudah memperoleh informasi dan sudah kami koordinasikan karena kami juga ada tim namanya tim supervisi yang terdiri polisi dan juga kejaksaan. Dan kami sudah konsultasikan kepada mereka dan kami lihat saja perkembangannya. Tapi, yang jelas kami tidak mungkin bagaimana yang dituntut oleh beberapa utusan yang datang kesini dan kami tidak berani. Karena, bermasalah.

Bayar Dulu Baru Dibangun

Sementara itu Terpisah pemilik sertifikat atas nama agus salim kepada media ini menyebutkan bahwa pemerintah harus membayar dulu konpensasi tanah saya. Jika belum hentikan dulu pembangunannya. sebelum proses tersebut selesai maka pembangunan jalan samota harus dihentikan.

“Dilokasi tersebut tiga lokasi tanah saya kena dampaknya. Dari tiga lokasi tersebut dua lokasi sudah diselesaikan. Sementara yang satunya belum ini ada apa,”berang Agus Okak sapaan akrabnya.

Lanjut agus okak selain itu juga dirinya menyayangkan kepada pemda sumbawa ( badan pertanahan red) untuk terlalu cepat menjastice bahwa itu masuk dalam kawasan hutan. Sementara yang menentukan kawasan masuk atau tidaknya kawasan hutan itu adalah kph. Dan setiap sertifikat itu keluar tidak serta merta kawasan itu masuk dalam sertifikat dan itu pasti. Dan pada saat awal pasti itu dikekuarkan dan itu sudah jelas batasannya dan berbatasan dengan jalan perhutani.

“Yang dimaksud perhutani adalah kawasan. Dan itu persis diluar pagar tanah tersebut serta batasannya sudah jelas (timur, barat, dan sebelah utaranya jelas red).

Sambungnya, terhadap permasalahan ini kami minta pemda tidak main – main. Yang harus dicari itu adalah titik penyelesaian.

“Untuk perlu diketahui apapun yang akan terjadi saya tidak akan biarkan tanah saya untuk dibangun sebelum pemda menyelesaikannya. Karena, saya juga adalah mantan yang menjalankan pemerintahan, tentu saya faham aturan tapi saya minta juga pemerintah harus faham bahwa itu hak saya. Dan ada kewajiban pemerintah terhadap hak saya. Dan jangan serta merta dong bahwa itu suatu anu bahwa jalan itu diselesaikan kami punya hak untuk menghentikan itu dan silakan dilanjut yang lain tapi, lewati tanah saya,”tutupnya.

Seperti diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten sumbawa sudah mengeluarkan anggaran untuk membayar kompensasi bagi tanah warga yang terkena dampang jalan samota sekitar Rp 20 miliar lebih dengan panjang jalan 24,7 kilometer. Proses pengadaan jalan samota tersebut terjadi sejak tahun 2014 lalu.(Hermansyah)

Leave A Reply

Your email address will not be published.