“Siapapun berhak menyalurkan sahwat politiknya. Sah-sah juga bermimpi menuju kursi 1 atau 2 di Kota Bekasi ini. Namun demikian, alangkah proporsional dan rasionalnya jika artikulasi sahwat politiknya dibarengi dengan kompetensi (kemampuan pikir dan capaian kiprah politik formalnya), bahkan kekuatan finansialnya, basis sosial yang dimiliki dan masih banyak lagi. Inilah data personal yang harusnya mengaca diri. Dari data personal itu pula, DPP pun harusnya menelaah dengan jernih,” beber Agus.
Agus berpendapat, hal krusial bagi DPP Golkar adalah sebuah cara pandang jauh, apa dan bagaimana positioning politik Golkar di tengah Kota Bekasi jika membiarkan kandidat yang jauh dari standar kapabilitas itu.
“Secara proyektif dapat diprediksi secara dini jika tetap membiarkan kandidat yang under capacity, tidak repiutable, apalagi ada problem karakter eksploitatif, maka cahaya Golkar di tengah Kota Bekasi bekal redup,” ungkap Agus.
“Sebuah renungan, apakah para elitis DPP akan membiarkan panorama keredupan Golkar di tengah Kota Bekasi itu? Sungguh naif dan sangat layak dipertanyakan keintegritasannya terhadap partai jika ia larut dalam proses keredupan itu. Mungkinkah? Sangat mungkin,” imbuh Agus.
Hal itu dapat dibaca dengan telanjang ketika di antara elitis DPP Golkar berusaha memaksakan kehendaknya dalam bentuk terus menjegal kader terbaiknya untuk Golkar Kota Bekasi. Dalam masa bersamaan, di antara elitis itu memaksakan kader kroninya yang menurut banyak data yang dikategorikan bermasalah, minimal di bawah standar reputasi.
“Itulah dinamika yang harus dibaca dengan jernih oleh anasir elitis DPP. Jika tetap menutup mata atau tak jeli membaca peta politik internal Golkar Kota Bekasi, maka kejayaan Golkar itu akan tinggal kenangan,” tandasnya.
Sebelum potret buram itu terjadi, Agus berpandangan agar DPP seyogyanya membaca dengan cerdas. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana mempertahankan Golkar ke depan di tengah Kota Bekasi. Keliru ambil kebijakan politik, tamatlah riwayat kejayaan Golkar di wilayah paling timur ibukota ini.
Karena itu, sungguh tepat jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto harus “menghardik” para elitis DPP Golkar yang selama ini memperkeruh keadaan Golkar Kota Bekasi. Kebijakan itu bukanlah sebagai sikap tidak demokratis. Tapi, pemimpin memang perlu bersikap tegas dan jelas. Demi mempertahankan reputasi partai yang dipimpinnya. Merupakan pertanggungjawaban moral.
Kini, publik sedang menanti bagaimana kebijakan elit DPP atas dinamika internal Golkar Kota Bekasi. Para pendamba Golkar tentu berharap elit Golkar tidak keliru mengambil kebijakan strategis. “Dengan demikian Insya Allah akan menajdi karya politik Golkar ke depan, setidaknya peta politik 2024 mendatang dalam rangka mendukung Airlangga menuju kursi Istana,” pungkas Agus. (Ref)
