iklan

Beredar Dua Versi “SK” Sekdes Cangkreng, Kadis PMD Sumenep Angkat Bicara

SUMENEP, Harnasnews.com – Kedatangan warga Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng, di Kantor Inspektorat Sumenep beberapa waktu lalu, sempat mengundang perhatian beberapa kalangan masyarakat Sumenep.

Beberapa warga tersebut mempertanyakan status Sekdes Cangkreng yang menurut mereka patut diragukan dikarenakan munculnya dua Surat Keputusan (SK) Sekdes dengan versi yang berbeda.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Sumenep, Moh Ramli, akhirnya angkat bicara.

Dalam wawancara eksklusif dengan media ini, Ramli menerangkan bahwa “SK” yang dimaksudkan warga itu sebenarnya hanyalah sebuah petikan SK kepala desa Cangkreng lama yang memang ditandatangani oleh Sekdes.

“Di mana, versi pertama yang ditandatangani Sekdes, merupakan Petikan SK dimana petikan ini pasti mengacu pada SK Induk yang ditandatangani langsung oleh Kades Cangkreng yang lama,dan secara aturan memang boleh ditandatangani Sekdes,” ujar Ramli, di kantornya, Kamis (25/03/21).

Sementara, kata dia, untuk versi kedua yang ditandatangani Kades lama. Pihaknya juga meyakini SK yang dimaksud bukan asli.

“Ini hanya petikan versi kades lama, jika ini SK harusnya menyebut kata menimbang, memutuskan, UU yang jelas, Perda, seperti contoh SK ini,” kata Ramli sembari menunjukkan SK salah satu Kades.

“Karena membuat petikan itu bukan tugas Kades tapi tugasnya Sekdes, saya hanya mengingatkan, hati-hati mengeluarkan SK. Jika tidak prosedural bisa menjerat si pembuatnya,” sambung Ramli.

Ketika disinggung terkait salinan SK Induk Sekdes Cangkreng berdasar petikan yang ditandatangani Sekdes a/n Mubarok, mantan Kadinsos Sumenep tersebut tidak bisa menunjukkan. Pihaknya berdalih bahwa salinan tersebut berada di Kantor Kecamatan.

“Kalau untuk SK Induk itu,saya kira hanya Sekdes dan Kades lama yang tau, coba saja tanya di Kecamatan,kemungkinan pasti ada disana, karena kan pasti Camat yang merekomendasikan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, mantan Kades Cangkreng, Amin Zali membantah bahwa dirinya telah membuat SK yang menyatakan mengangkat Sekdes a/n Mubarok.

“Surat yang saya tandatangani itu berdasar hasil musyawarah bersama,saya hanya sebatas mengangkat Mubarok yang awalnya sebagai operator menjadi staf pembantu perangkat untuk menggantikan posisi Sekdes lama ,karena Sekdes a/n Rusdi mengajukan pindah tugas ke kantor Kecamatan,” ujar Amin melalui telpon selulernya, Jumat (26/03).

“Dan di surat itupun sudah jelas bahwa saya mengangkat Mubarok sebagai staf perangkat sementara sampai akhir Desember 2019,” Imbuhnya.

Pensiunan TNI yang sekarang bergelut di bidang advokasi itu membenarkan pernyataan Kadis PMD bahwa munculnya petikan itu harus mengacu pada SK Induk Kades,

“Saya sepakat dengan penyampaian Kadis PMD. Nah sekarang saya mau nanya, jika terbukti SK Induk itu tidak ada,apakah petikan yang ditandatangani oknum itu juga berlaku secara hukum?” tanya dia.

Menurut dia, semenjak menjabat dari 2013, tidak ada SK kolektif yang dibuat SK perorangan untuk perangkat desa Cangkreng.

“Jadi saya tantang saudara Kadis PMD dan Joko Satrio selaku Camat Lenteng untuk menunjukkan SK Induk yang menyatakan bahwa saya selaku mantan kades Cangkreng pernah mengangkat seorang Mubarok menjadi Sekdes. Tolong dibuktikan,” tegasnya.

Lebih lanjut Amin mengatakan bahwa pihaknya datang ke Inspektorat setempat untuk mempertanyakan realisasi Dana Desa Cangkreng

“Waktu lalu kami memang sengaja datang ke Inspektorat. Selain mempertanyakan status Sekdes, kami juga mempertanyakan realisasi rehab lapangan sepak bola dengan anggaran Rp300 juta lebih karena realita yang ada,lapangan malah rusak tidak bisa di fungsikan lagi,ini harus segera ditindaklanjuti,” tutupnya.

Sementara sampai berita ini diturunkan, Camat Lenteng beserta Sekdes Cangkreng belum bisa memberikan keterangan terkait polemik SK Sekdes.(HR/Zham)

Leave A Reply

Your email address will not be published.