Dugaan Penyimpangan Dana Desa Alue Leukot, Warga Minta Audit Transparansi Geuchik Kumoini
Di sisi lain, Geuchik Alue Leukot Kumoini membantah tuduhan warga. Ia menegaskan bahwa semua program dana desa sudah berjalan sesuai aturan dan diawasi langsung oleh inspektorat.
“Saya mengerjakan proyek dana desa tidak sendiri tapi saya bekerja bersama perangkat desa, dan semua sudah dijalankan sesuai regulasi. Desa kami sudah berulang kali diperiksa inspektorat, hasilnya selalu baik-baik saja, tidak ada masalah,” ujarnya.
Dalam wawancara tersebut, hadir juga seorang wartawan putra daerah kecamatan setempat, Fadly P.B alias Fadli Paya Bakong, yang mengaku baru menjabat sebagai bendahara desa sejak Juni 2025 menggantikan bendahara lama yang sakit. Kehadirannya sempat menimbulkan tanda tanya, namun Kumoini menegaskan hal itu resmi.
“Memang benar Fadly sudah jadi bendahara sejak Juni lalu. Kehadirannya saat wawancara ini atas permintaan saya, dan mendampingi saya dalam wawancara karena dia bendahara sekarang, bukan karena ingin membela saya,” jelasnya.
Bendahara baru Fadly memberi Penjelasan, tuduhan masyarakat menurutnya tidak benar dan perlu diluruskan. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di desa Alue leukot menjadi salah satu kendala.
“Dari 60 KK di Alue Leukot, hanya 3 orang yang punya ijazah resmi. Sekarang ada 25 orang ikut program Paket C, tapi sebagian besar masih di bawah umur. Mereka belum bisa difungsikan sebagai aparatur desa karena usia minimal harus 25 tahun,” terang Fadly.
Menurutnya, kebijakan aparatur maupun pengelolaan dana desa tetap berlandaskan aturan, bukan kepentingan pribadi.
“Baru bisa difungsikan kalau sudah berusia 25 tahun. Di bawah itu tidak boleh jadi aparatur desa,” tambahnya.
Disisi lain, masyarakat menyampaikan kalau bendahara di desa Alue leukot itu bukan Fadly P.B tapi Kakak Ipar Gechik Kumoini untuk saat ini. Dan dia tidak tinggal di desa ini. Bendahara tinggal di desa Sarah panyang kecamatan setempat. Ungkap tokoh masyarakat tersebut.
Kasus dugaan penyimpangan dana sandang pangan di Alue Leukot menambah daftar panjang persoalan transparansi dana desa di Aceh Utara. Warga berharap aparat pengawas di tingkat kabupaten maupun provinsi segera melakukan audit agar tidak semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. (Zulmalik)
