Garda Republik Minta Ombudsman Sanksi Disdik Kabupaten Bogor

Kegiatan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Bogor yang disoroti berbagai kalangan setelah Ombudsman RI melakukan peninjauan dilapangan dan ditemukan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaannya. Foto : Dok

KABUPATEN BOGOR, HARNASNEWS.COM –  Dugaan adanya maladministrasi dalam uji coba Pendidikan Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Bogor hasil peninjauan dan penggalian Ombudsman Republik Indonesia (RI) ke sejumlah sekolah yang menjalankan PTM dari tanggal 15 Maret hingga 10 April 2021, mendapat sorotan berbagai kalangan. Direktur LSM Garda Republik Rahmat Kartolo, meminta Ombudsman RI agar memberikan sanksi terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten kaitan dugaan maladministrasi uji coba PTM di Bumi Tegar Beriman.

” Jika hasil peninjauan dan kajian dilapangan ditemukan dugaan maladministrasi kaitan uji coba PTM, maka Ombudsman harus berikan sanksi kepada Disdik Kabupaten Bogor,” ujarnya saat ditemui, Jumat (26/03/2021).

Ia menilai, pelaksanaan uji coba PTM yang diterapkan Pemerintah Bogor (Pemkab) melalui dinas pendidikan terkesan dipaksakan, karena beberapa sekolah yang menjadi sekolah percontohan baik guru pengajar ataupun siswa didiknya belum di vaksin Covid-19 ataupun swab test antigen saat menjalankan PTM.

” Contoh kasus itu yakni SMK Negeri 1 Puncak Cisarua, disekolah itu para guru pengajar baru mendapatkan vaksin Covid-19 setelah enam hari menjalankan PTM. Ini tidak seharusnya terjadi, karena keselamatan murid dan guru lebih utama,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kabupaten Bogor, Entis Sutisna menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi atas kebijakan PTM yang dijalankan pasca hasil peninjauan dan kajian yang dilakukan Ombudsman RI dilapangan. Menurut dia, dalam kaitan uji coba tentu evaluasi diperlukan berdasarkan rekomendasi dari Ombudsman.

” Iya memang Ombudsman minta klarifikasi kaitan uji coba PTM yang dijalankan. Kami siap melakukan evaluasi ditambah masukan dari Ombudsman, untuk teknis lengkapnya ada di ketua tim yakni Sekdis pendidikan,” jelas Entis via selulernya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, saat melakukan peninjauan di beberapa sekolah yang mengikuti uji coba PTM menemukan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaannya, yakni surat rekomendasi uji coba PTM dikeluarkan oleh Disdik bukan Satgas Penanganan Covid-19 maupun Dinas Kesehatan.

Jika merujuk pada SKB 4 Menteri tentang panduan pelaksaan PTM di masa Covid-19, lanjut dia, kewenangan penetapan PTM untuk pendidikan menengah atas dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan Pendidikan Agama Islam dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi

” Selain soal rekomendasi, hasil peninjuan ternyata siswa didik dan guru pengajar tidak mengikuti swab test antigen sebelum mengikuti kegiatan PTM. Protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan, agar keselamatan masyarakat terjaga,” tegas Teguh kepada awak media. (RFS/Cj)

Leave A Reply

Your email address will not be published.