Luhut berharap agar KPK jangan membiarkan seseorang berbuat salah kecuali bila telah diingatkan baru dapat dilakukan penindakan.
“Saya kira peran KPK harus maju, seperti penanganan pelabuhan tadi ikan yang ada di penangkapan ikan di lumbung ikan nasional akan kita jalankan, lalu soal kereta api cepat, banyak sekali mega projek yang ada di republik ini sedang berjalan yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan,” tambah Luhut.
Luhut kembali memberi contoh bagaimana pengadaan barang dapat dihemat dengan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ia menyebut belanja modal pemerintah setiap tahun adalah sekitar Rp1.300 triliun dan setelah diidentifikasi, ada 45 barang besar senilai total 34 miliar dolar bila seluruhnya diimpor.
“Kita sisir lagi ternyata ada 17 ‘item’ yang bisa dibuat di dalam negeri, nilainya 17 miliar dolar AS atau sama dengan Rp225 triliun. Ini angka yang sangat besar kalau diinvestasikan di dalam negeri dan akan mendatangkan lapangan kerja. Jadi ayo mari kita sama-sama awasi proses TKDN ini karena kalau TKDN ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan bagus,” ungkap Luhut, dikutip dari antara.
Selanjutnya soal “Batam Logistics Ecosystem” yang akan diterapkan juga di 8 pelabuhan di Indonesia, menurut Luhut butuh pendampingan KPK.
“Saya mohon juga KPK ikut di dalamnya supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau proyek ini berjalan karena di situ sumber korupsi yang sangat banyak,” tambah Luhut.
Luhut juga meminta agar KPK tidak menjadi alat politik dan alat kekuasaan.
“KPK itu hanya menjalankan tugasnya utama, ada 3 yaitu pengawasan, kemudian pencegahan dan penindakan. Pencegahan ini menurut saya faktor yang sangat penting, jadi jangan penindakan saja yang menonjol tapi pencegahan kurang,” ungkap Luhut.
Tim Stranas PK terdiri dari KPK Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.(qq)
