iklan

Pedagang Pasar Induk Cibitung Laporkan Dugaan Pungli Belasan Juta Rupiah

KAB. BEKASI, Harnasnews.com – Pedagang Pasar Induk Cibitung melaporkan dugaan pungutan yang berkaitan dengan rencana revitalisasi pasar. Pungutannya mencapai belasan juta rupiah dengan iming-iming bakal mendapat tempat berjualan usai revitalisasi pasar.

Puluhan pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Induk Cibitung (FKPPIC) tersebut melaporkan dugaan pungutan sekaligus beraudiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Pedagang menyebut, pungutan itu dilakukan dengan dalih sebagai uang muka untuk kios baru. Pungutan itu dikuatkan dalam brosur yang disebar kepada para pedagang.

“Katanya kalau tidak bayar, kami tidak akan mendapatkan tempat di pasar yang bakal direvitalisasi nanti. Jelas kami keberatan tapi banyak juga yang ketakutan,” ucap Ketua FK-PPIC, Juhari.

Dalam brosur tersebut, harga los ukuran 2×3 meter persegi sebesar Rp126 juta. Pedagang diminta membayar down payment sebesar 10 persen atau Rp 12,6 juta untuk mendapatkan nomor los.

Kemudian membayar 30 persen selama berada di penampungan. Sisanya, 60 persen dapat dilunasi atau dicicil setelah bangunan baru ditempati.

Sedangkan untuk kios ukuran 3×4 meter persegi dibanderol Rp270 juta dengan skema serupa.

Juhari mengatakan, brosur itu telah lama beredar dan bahkan telah ditagih ke sejumlah pedagang. Tercatat sudah ada sekitar 300 pedagang yang terpaksa membayar karena takut tidak mendapatkan lapak gedung baru.

“Jadi seperti memaksa, disuruh bayar padahal kami sendiri tidak tahu jelas kapan pasar akan dibangun. Apalagi kondisinya begini, pandemi, dagang lagi susah terus disuruh bayar. Terus proses revitalisasi pasarnya juga pedagang enggak dilibatkan,” katanya.

Kuasa hukum FK-PPIC, Dedi Setiawan mengatakan, persoalan dugaan pungutan ini harus dapat diluruskan agar tidak menjadi praktik nakal para oknum. Pasalnya, pengutan ini belum terjawab saat audiensi tersebut.

“Dalam pertemuan tadi tidak bisa dijelaskan dugaan pungutan itu. Persoalan revitalisasi ini juga ada pada sosialisasi yang tidak menyeluruh. Apa yang diketahui dewan ternyata berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Maka ini harus tetap dikawal,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengaku bakal menelusuri dugaan pungutan yang dilaporkan pedagang. Seharusnya kata dia, pembayaran dilakukan pada saat pedagang menempati lokasi penampungan.

“Karena aturannya pembayaran 10 persen itu dilakukan pada saat pedagang menempati lokasi penampungan. Jadi kan gedung yang lama dihancurin. Nah pedagang ditampung dulu di suatu tempat. Kami akan telusuri apakah itu DP atau ploting, harus jelas,” ungkapnya. (Sygy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.