Pemerintah Diminta Maksimalkan Pengawasan Terhadap Broker Daging Ayam Potong
Untuk itu, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan harga acuan penjualan di tingkat peternak ayam dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen di pasar tradisional Bogor Raya.
“Kebijakan itu diharapkan dapat menyeimbangkan supply-demand yang terukur di lapangan agar tidak ada lagi disparitas harga yang terjadi melalui rantai pasok hingga bahan baku,” ucap Sugeng.
Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Universitas Paramadina Dr. Handi Ritsza, mengatakan stabilisasi harga ayam memberikan dampak dan pengaruh bagi perekonomian di Indonesia.
“Dari data yang ada bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi ayam cukup tinggi sebesar 80 persen, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk melindungi rantai pasok dari hulu hingga hilir agar berkualitas sebagaimana mestinya,” ujar Handi.
Handi meminta agar pemerintah berperan aktif dalam mengimplementaskan regulasi yang telah ada terkait rantai pasok, bahan baku, tata niaga perunggasan dan harga acuan harus menjamin demand dan supply berjalan dengan baik.
Dikatakannya, tantangan terberat para pelaku usaha ayam adalah melawan sistem konglomerasi perusahaan perunggasan yang ada di Indonesia. Sehingga butuh roadmap dan pengawasan pemerintah yang ketat untuk industri perunggasan kedepannya.
Salah satu solusi penangan masalah ini juga pentingnya membentuk asosiasi pedagang, petani, pakan, ataupun peternak ayam agar dapat memperjuangkan aspirasinya dan mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Selain itu asosiasi tersebut harus mampu bersinergi dengan korporasi perunggasan yang ada di wilayah sekitar agar masalah stabilisasi harga dari hulu hingga hilir dapat terlaksana sesuai harapan pemerintah,” tandasnya.**
