Pengamat : 75 Pegawai KPK Punya Hak untuk Diangkat Jadi ASN
Sebelumnya diketahui, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, menegaskan bahwa polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak berpaku pada 75 pegawai tidak memenuhi syarat (TMS). Dia mengatakan, persoalan itu juga menyangkut pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dia mengatakan, dia ntara 75 pegawai itu adalah 31 orang berasal dari direktorat penindakan dimana total seluruh sumber daya dalam divisi tersebut berjumlah sekitar 150 penyidik. Lanjutnya, artinya sekitar 20 persen tenaga penyidik juga penindakan itu diberhentikan karena TWK.
“Dari sisi kualias, di antara yang 31 itu, sembilan orang kasatgas yang kualitasnya bukan kaleng-kaleng lagi. Kasatgas yang memegang rekor OTT di KPK, jadi ini bukan sekerdar kuantitas tapi kualitas mereka yang sudah tidak diragukan lagi,” kata Giri dalam sebuah webinar, Senin (7/6).
Dia menilai bahwa Surat Keputusan (SK) terkait hasil assesment TWK juga merupakan hal yang dibuat secara mencurigakan karena dibuat secara tergesa-gesa. Dia mengatakan, TWK dibuat agar pegawai yang berintegrasi pada pemeberantasan korupsi melepaskan tugas dan tanggung jawab mereka.
Lebih jauh, Giri juga menilai kalau perjuangan 75 pegawai itu seperti tidak dihargai. Dia melanjutkan, hal tersebut menyusul label merah yang disematkan kepada puluhan pegawai yang tidak lolos TWK dimaksud, dikabarkan dari republika.(qq)
