JAKARTA, Harnasnews – Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dibutuhkan dalam penguatan demokrasi termasuk pada penyelenggaraan Pemilu. Teknologi digital dianggap menjadi kebutuhan dan solusi atas kompleksitas serta kesulitan dalam manajemen pemilu.
Demikian mengemuka dalam acara diskusi Milenal Bincang Politik bertajuk Demokrasi Digital dan Partisipasi Politik di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (7/7). Diskusi yang diselenggarakan Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang bekerjasama dengan Bakti Kominfo itu menghadirkan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Aktivis Muda NU, Romzi Ahmad dan Co-Founder Total Politik, Arie Putra sebagai narasumber.
Arie Putra dalam pemaparannya mengungkapkan saat ini pertumbuhan digitalisasi yang meningkat secara akses, kualitas dan kuantitas telah mengubah perilaku seseorang dalam berdemokrasi.
Media sosial, kata Arie Putra, hampir digunakan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai usia dan kalangan sebagai salah satu sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik
“Dunia internet yang semakin besar menjadi sumber daya yang tanpa disadari telah mengubah perilaku seseorang dalam berdemokrasi,” tegasnya.
Sama halnya dengan Arie Putra, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga menyoroti bagaimana legitimasi publik merupakan syarat utama dalam demokrasi. Seperti halnya penyelenggaraan Pemilu, penggunaan teknologi berbasis digital bisa dimanfaatkan untuk mendukung kemurnian demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Kepercayaan dan legitimasi publik adalah hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pemilu adalah dalam rangka memastikan pemilu berjalan dengan aman, efisien, dan yang paling penting menjadi kemurnian suara pemilu,” kata Titi Anggaraini.
