Pihaknya menegaskan, pengumpulan dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Jangan sampai atas hutang negara, beban keuangan negara lantas seluruh masyarakat menerima beban untuk tanggung pajak tersebut.
“Pemerintah harusnya dapat membuat pola koordinasi dan komunikasi yang baik dan rapi agar negara tidak diurus secara amatiran semacam ini. Sering gaduh, tidak produktif bahkan cenderung menyebabkan kekacauan,” tegas Ainul.
Dalam kondisi begini, seharusnya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Tidak salah jika ada anggapan presiden salah memilih para pembatunya karena memang minim inovasi dan jarang punya terobosan.
“Kalau kebijakan itu disahkan, jelas bahwa pemerintah kita kehilangan nalar sehat dan rasa empati. Kalau sudah begini, semua lapisan masyarakat harus bergerak untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak diatas,” pungkas dia.[PUL]
